Opini Publik

Menanti Subsidi Akreditasi Mandiri

Kebijakan akreditasi berbayar, membebani PT, khusus kampus swasta. Karena membenani Uang Kuliah Tunggal.

Editor: Eka Dinayanti
Dokumentasi BPost
Dr. Bramastia, M.Pd Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Magister Pendidikan Sains Pascasarjana FKIP UNS Surakarta 

Oleh: Dr. Bramastia, M.Pd, Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Magister Pendidikan Sains Pascasarjana FKIP UNS Surakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - PROGRAM transformasi akreditasi program studi (APS) daripada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) telah mendapat restu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Agenda transformasi akreditasi sah dan menjadi kebijakan Kemendikbudristek guna melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Inti kebijakannya berupa 7 (tujuh) LAM yang menerima limpahan atas kewenangan BAN-PT mengakreditasi program studi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Bahkan, Mendikbudristek dalam surat nomor 87935/MPK.A/AG/01.00/2021 tertanggal 6 Desember 2021 juga telah menyetujui besaran biaya akreditasi program studi. Suatu misal, untuk program studi bidang pendidikan yang diakreditasi LAM Pendidikan (LAMDIK) dan bidang Ekonomi oleh lembaga akreditasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). Pembiayaan dari LAMEMBA membandrol sebesar Rp 53 juta dan bila ada perguruan tinggi (PT) yang banding, maka dikenai biaya Rp 29,7 juta. Artinya, bahwa biaya akreditasi secara total program studi mencapai sebesar Rp 81,7 juta.

Beban Perguruan Tinggi
Dalam pandangan penulis, ketika PT memiliki kemampuan keuangan beragam, lantas bagaimana seharusnya mensikapi otonomi akreditasi ini? Pengelola PT (khusus kampus swasta) harus memutar otak, membayangkan andai Lembaga punya 10 program studi, maka asumsi biaya aggregat akreditasi mencapai Rp 810 juta. Lalu, siapa yang harus berkorban menanggung unit cost akreditasi? Darimana memperoleh anggaran guna akreditasi mandiri ini?

Kebijakan akreditasi yang berbayar, tentu sangat membebani PT, khusus kampus swasta. Karena ujung tombak yang menjadikan penanggungjawab terakhir adalah membenani Uang Kuliah Tunggal (UKT) penerima jasa layanan pendidikan, yakni mahasiswa. Sebaliknya, apabila defisit mahasiswa terjadi, maka agenda akreditasi mandiri urung terjadi dan PT bakal terancam gulung tikar sendiri.

Jika dipukul rata-rata, banyak PT swasta masuk golongan miskin karena sumber dana berasal dari mahasiswa. Tatkala sebagian besar perguruan tinggi mengalami kesulitan keuangan, mulai beban biaya operasional dan dosen, tiba-tiba dibebani tambahan biaya akreditasi mandiri. Akhirnya, akan semakin banyak kampus swasta tidak percaya diri dan sudah merasa gagal memperoleh akreditasi. Makna yang tersirat, bahwa sekali gagal meraih akreditasi mandiri maka sudah pasti perguruan tinggi akan langsung mati atau gulung tikar.

Subsidi Akreditasi
Penulis tentu saja mengapresiasi keluarnya surat dari pihak Kemendikbudristek nomor 2496/E3/KB.07.02/2022 tertanggal 1 Juni 2022 tentang Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi. Program Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek yang menyelenggarakan program bantuan untuk transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi bagi program studi dalam cakupan LAM yang akan menjalani proses akreditasi pada tahun 2022, tentu diharapkan demi meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi. Setidaknya, penerima bantuan pendanaan ini adalah prodi pada program sarjana di Perguruan Tinggi Akademik (PTA) swasta di bawah pembinaan Kemendikbudristek.

Meskipun baru sebatas program bantuan untuk transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi hanya ditujukan untuk pengajuan Akreditasi Prodi terhadap program sarjana sebatas ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA); Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA); Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik); Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), dan LAM Kependidikan (LAMDIK).

Di samping itu, bantuan tersebut diberikan pada prodi yang aktif dengan minimal persentase laporan/data 2020-1 dan 2020-2 di PDDikti yang lengkap 100 persen. Tentu, bagi PT yang tidak lengkap pelaporannya ibarat tidak serius mengelola pendidikan di lembaganya, sehingga tidak mendapat skala prioritas untuk bantuan akreditasi. Adapun program studi sebagaimana dimaksud harus berperingkat akreditasi B, C, Baik Sekali, atau Baik pada perguruan tinggi swasta yang bukan berperingkat akreditasi perguruan tinggi (APT) A atau Unggul.

Perlu dicermati pula bahwa program bantuan memiliki masa berlaku bagi peringkat akreditasi program studi akan berakhir pada tahun 2022 dan dengan catatan tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum serta tidak berstatus pembinaan. Tentunya, program harus diajukan sesuai dokumen kelayakan akreditasi yang berupa instrumen akreditasi program studi (APS) berstatus selesai unggah ke LAM dan memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM.

Secara teknis, program Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek dalam bentuk dana penggantian sebagian (partial reimburse) pada pembiayaan APS yang telah dibayarkan oleh PT kepada LAM. Untuk besaran bantuan juga ditetapkan melalui Keputusan Mendikbudristek yang diumumkan kepada lembaga dan pengusulan bantuan transformasi akreditasi hanya dilakukan lewat tautan Kemendikbudristek.

Kebijakan pemberian subsidi APS ke perguruan tinggi swasta setidaknya menjadi angin segar bagi PT untuk tidak terlalu terbebani akreditasi. Bagi perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah bisa meningkatkan anggaran biaya operasional per tahun sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan aspek pembinaan, pemerataan, kesetaraan, dengan perguruan tinggi lain. Rasanya, perlu titik keseimbangan maupun realisasi nyata (dan segera) atas subsidi akreditasi mandiri bagi PTN dan PTS yang harus menjadi perhatian proporsional bagi pemerintah. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved