Opini Publik

Kesinambungan Peran Parpol dan Produktivitas Legislasi

Parpol mempunyai peran yang krusial dalam memobilisasi dan mewakili kepentingan masyarakat.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Adam Setiawan SH MH 

Oleh : Adam Setiawan SH MH (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)

BANJARMASINPOST.CO.ID - BELAKANGAN terakhir ini, publik seringkali dipertontonkan situasi perpolitikan mulai dari bergabungnya Partai Amanat Nasional ke dalam pemerintahan, aksi saling kunjung para petinggi partai sebagai awal konsolidasi politik persiapan menjelang tahun politik 2024, hingga mencuatnya tiga figur bakal capres yang diusung salah satu partai. Tidak pelak, fenomena demikian menjelaskan bahwa dinamika politik bersifat dinamis sukar untuk ditebak.

Sukar untuk ditebak, merupakan ungkapan skeptis yang mengarah kepada eksistensi dan tindak-tanduk partai politik (parpol) sebagai penopang berjalannya sistem demokrasi. Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa partai politik hanya sebagai kendaraan politik bagi sekelompok elit yang sedang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu birahi kekuasaanya sendiri. Parpol hanya dijadikan alat bagi segelintir oknum yang kebetulan beruntung memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik (Jimly Asshiddiqie: 2008).

Skeptisme demikian wajar jika melihat kondisi di negara-negara non demokrasi, di mana kekuatan elitisme dan oligarki, partai-partai politiknya hanya memainkan peran periferal. Partai hanya menjadi pelayan bagi kepentingan para super elitis, yang justru mengontrol kehidupan partai-partai dan akhirnya berperan semata sebagai political winning enabler bagi para elitis (Firman Noor: 2021). Akan tetapi penulis tidak menggunakan pernyataan demikian sebagai justifikasi bahwa negara Indonesia telah masuk dalam klasifikasi negara non demokrasi.

Menguatnya hegemoni parpol di Indonesia akibat dari diakomodasinya sistem multipartai yang sejatinya tidak cocok dikombinasikan dengan sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana dikemukakan oleh Mainwaring “kombinasi presidensialisme dan multipartai memunculkan komplikasi” (Scott Mainwaring: 1993). Alhasil kemungkinan terburuknya pemerintahan akan terbelah (divided governement), terjadi stagnansi karena adanya tarik-menarik kepentingan antara legislatif yang notabene diisi oleh parpol dengan eksekutif.

Untuk menghindari terjadinya deadlock, presiden harus berkoalisi dengan parpol yang berada di parlemen dengan tujuan menghimpun dukungan parpol (majority rule). Sejauh ini hampir mayoritas parpol di DPR bergabung dalam pemerintahan, tersisa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang konsisten berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan parpol merupakan suatu keniscayaan, karena dapat dibayangkan dengan membaca konstruksi Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Artinya, bisa saja setiap RUU yang diinisiasi oleh Presiden tidak mendapatkan persetujuan bersama, karena minimnya komitmen dukungan politik terhadap Presiden begitu juga sebaliknya, mengakibatkan penurunan produktivitas legislasi.

Di samping itu penurunan produktivitas bukan hanya karena terjebaknya ketegangan antara eksekutif dan legislatif yakni pertama, bisa juga diakibatkan dari kecenderungan legislatif lebih fokus menjalankan fungsi lainnya seperti fungsi pengawasan (oversight function) dan fungsi anggaran (budgeting function). Bahkan ironi, terkadang parpol yang berada di parlemen lebih fokus dengan urusan internal parpolnya ketimbang menjalankan fungsi utama di parlemen.

Kedua, proses kaderisasi sebagai pemicu menurunnya produktivitas dan kualitas legislasi sebagaimana dikatakan oleh Firman Noor bahwa bahwa pelaksanaan kaderisasi dan ideologisasi parpol di Indonesia masih buruk sehingga melemahkan peran ideologis dan menguatkan sikap pragmatis-oportunis dalam mencapai tujuan. Praktik demikian disebabkan dari pola pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Parpol dalam menjaring kader lebih mengutamakan kuantitas dengan cara merekrut figur yang populer dengan tujuan mendulang suara yang banyak, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi apakah yang bersangkutan mengerti persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara.

Selain itu, penulis juga mencatatkan ada persoalan mendasar lainnya terkait peran parpol dalam proses legislasi. Secara fungsional peran parpol tidak sepenuhnya menjadi wadah untuk memobilisasi dan mewakili kepentingan rakyat dalam pembentukan undang-undang, karena mengingat praktik legislasi belakangan terakhir ini yang dinilai tidak responsif, tidak menjangkau kebutuhan masyarakat terlihat dari minimnya ruang partisipasi masyarakat. Sebagai contoh UU KPK, UU MK dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai bukti minimnya partisipasi masyarakat, hal demikian telah diafirmasi dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020. MK menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation), partisipasi bermakna antara lain: (1) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Parpol mempunyai peran yang krusial dalam memobilisasi dan mewakili kepentingan masyarakat, teringat apa yang disampaikan oleh Beetham “..meskipun partai politik saat ini tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, namun keberadaan partai politik sangat diperlukan untuk bekerjanya parlemen yang demokratis. Bekerja untuk melaksanakan pemerintahan dan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintahan” (Beetham: 2006). Dengan demikian, sudah seyogianya sedari awal parpol berperan aktif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat dan mampu menafsirkan keinginan konstituennya secara tepat sasaran. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved