Kasus Suap IUP di Tanbu

Kasus Suap IUP Mardani di Tanbu Kalsel, Sejumlah Saksi dari Perusahaan Tambang Turut Diperiksa KPK

KPK terus mendalami peranan Mardani H Maming dalam pemberian IUP di kawasan Tanah Bumbu Kalsel.

Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Mantan Bupati Tanbu, Mardani H Maming memberikan keterangan pasca bersaksi pada sidang perkara dugaan tipikor pengalihan IUP di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (25/4/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  terus mendalami peranan Mardani H Maming dalam pemberian IUP di kawasan Tanah Bumbu Kalsel.

Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pemberian IUP.

Sejumlah saksi pun mulai dilakukan pemeriksaan, termasuk tiga saksi dari pihak perusahaan tambang.

Para saksi yang diperiksa antara lain, Muhammad Aliansyah, Direktur PT Trans Surya Perkasa (TSP) tahun 2013-2020; Wawan Surya, Direktur PT Permata Abadi Raya (PAR) tahun 2013-2020; dan Jimmy Budhijanto, swasta pada 18 Juli 2022.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, para saksi didalami soal dugaan pihak terkait perkara yang terafiliasi dengan beberapa perusahaan tambang.

"Didalami terkait dugaan adanya afiliasi dari pihak yang terkait dengan perkara ini dengan beberapa perusahaan pertambangan dimaksud," terang Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Pejabat Ke-3 dari Pemkab Banjar yang Pindah ke Pemprov, Gubernur Kalsel Gelar Pelantikan

Baca juga: Cuaca Panas Selimuti Benua Eropa, Suhu di Inggris Mencapai 40 Derajat Celcius

Selain itu, ketiga saksi juga didalami ihwal pemberian IUP di Tanah Bumbu.

"Dikonfirmasi masih terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," kata Ali Fikri.

Sementara saksi atas nama Stefanus Wendiat selaku Komisaris Utama PT Prolindo Cipta Nusantara tidak dapat memenuhi panggilan tim penyidik.

Kepada KPK, Stefanus mengaku tengah menjalani isolasi mandiri (isoman).

"Tidak hadir dan informasi yang kami terima sedang menjalani isolasi mandiri. Penjadwalan ulang akan kembali dilakukan untuk yang bersangkutan," sebut Ali.

KPK telah membenarkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming sudah naik ke tahap penyidikan.

Ketua BPP HIPMI, Mardani H Maming, Jumat (27/5) di Jakarta.
Ketua BPP HIPMI, Mardani H Maming, Jumat (27/5) di Jakarta. (BPP HIPMI untuk BPost)

Dikatakan Ali Fikri, pihaknya saat ini terus melengkapi alat bukti.

"Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud," kata Ali Fikri, Senin (20/6/2022).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved