Opini Publik

Pasar Batuah untuk Kota Baiman

Pasar Batuah di Jalan Manggis, Kecamatan Banjarmasin Timur berkembang menjadi lokasi permukiman di tepian Sungai Veteran sejak tahun 1960an.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Annisa Ananda Sari, SIP, Pemerhati Perencanaan Wilayah 

Oleh: Annisa Ananda Sari, SIP, Pemerhati Perencanaan Wilayah

BANJARMASINPOST.CO.ID - REVITALISASI Pasar Batuah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin belum terlaksana hingga tenggat waktu eksekusi (18/6). Kegiatan revitalisasi ini menggunakan Dana Tugas Pembantuan (DTP) senilai Rp 3,5 milyar yang diberikan Kementerian Perdagangan RI. Sebagai dana pendamping, APBD Banjarmasin sebesar Rp 1,1 milyar disiapkan.

Kemendag RI mengucurkan dana karena menilai pasar tersebut sudah tidak representatif. Dengan revitalisasi yang sudah direncanakan, Pasar Batuah dibangun kembali menjadi tertata dan bersih. Peningkatan sarana distribusi perdagangan ini dilakukan demi kenyamanan penjual, pengunjung, maupun penghuni sekitar pasar.

Pasar Batuah berlokasi di Jalan Manggis, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Pasar ini berdiri dan berkembang menjadi lokasi permukiman di tepian Sungai Veteran sejak tahun 1960an. Dari lahir, hingga memiliki cucu. Kampung Batuah, demikian warga menyebut diri mereka, kini dihuni setidaknya 700 jiwa dengan 200 KK.

Revitalisasi dilakukan bertahap mulai dari perencanaan. Dikutip dari laman mc.banjarmasinkota.go.id, usulan perbaikan ini sebelumnya pernah disuarakan saat Rapat Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Februari 2019 lalu. Rapat ini membahas sejumlah materi termasuk diantaranya peruntukan Pasar Batuah.

Meski sosialisasi hingga mediasi oleh Komnas HAM sudah dilakukan, warga yang khawatir kehilangan tempat tinggal masih terus menyatakan penolakan. Pasalnya, revitalisasi ini mengharuskan warga untuk relokasi. Baik lapak maupun tempat tinggal, harus dipindahkan.

Pemko Banjarmasin telah menyediakan opsi relokasi. Lapak sementara untuk para pedagang ini gratis, tidak dipungut retribusi. Tepatnya di samping Kantor Kelurahan Kuripan.

Berdasarkan data Disperdagin Banjarmasin, ada 116 pedagang Pasar Batuah dengan berbagai jenis usaha. Jika tidak cukup menampung semua, disediakan lapak di pasar-pasar Banjarmasin Timur yang resmi dikelola oleh Pemko. Di antaranya, Pasar Pandu, Pasar Kuripan, dan Pasar Telawang.

Selain itu, Pemko menjanjikan warga yang tinggal di sekitar Pasar Batuah mendapatkan rumah susun gratis selama satu tahun. Rusun yang menjadi opsi terletak di wilayah Kelayan. Relokasi ini dilakukan selama proses revitalisasi berlangsung.

Menilik kembali tujuan pelaksanaan revitalisasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukungan distribusi pangan. Pembangunan ulang bangunan pasar yang sudah tidak layak dan harus dilengkapi dengan rekomendasi Dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum.

Revitalisasi bukan program instan. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelumnya. Lokasi yang dipilih harus memiliki embrio pasar rakyat di atas lahan matang yang siap dibangun. Lahannya merupakan aset pemerintah daerah atau kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah. Dan yang terpenting, tidak dalam keadaan sengketa.

Pemerintah yang Baiman
Suatu kebijakan pembangunan dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk warganya. Hubungan antara keduanya harus bersifat konstruktif. Di dalamnya ada standar yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup warga yang berkualitas.

Meski berada dalam satu sistem kenegaraan, tiap daerah memiliki perbedaan dan karakter khas masing-masing. Sebab itu, suatu aturan maupun kebijakan tidak serta merta bisa direplikasi dengan prototype tertentu. Pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dimiliki warganya.

Faktor kunci dalam pembangunan adalah kesesuaian. Bukan sekadar kewajiban untuk mempertanggungjawabkan alokasi anggaran atau demi pembangunan fisik yang prestise. Jangan sampai, dalam melaksanakan pelayanan untuk warganya, Pemerintah Kota justru melakukan dehumanisasi secara tidak sengaja. Yaitu ketika lupa memanusiakan warganya yang hidup dengan nilai-nilai serta kebiasaan yang dianut.

Pembangunan oleh pemerintahan yang bijak adalah proses partisipatif dengan mengakomodasi aspirasi warganya. Dari rakyat dan untuk rakyat. Ini sulit terwujud tanpa adanya sinergi multipihak lintas sektoral.

Selayaknya kebijakan pembangunan yang menyangkut kelangsungan hidup warga, perencanaan oleh Pemko sebaiknya melibatkan warga yang terdampak. Rencana bersama ini selanjutnya disosialisasikan agar terbangun kesepahaman. Jika tahapan ini tidak terlaksana atau cacat prosedur, dapat dipastikan munculnya konflik yang disebabkan keputusan yang bersifat satu arah dari atas ke bawah.

Rencana revitalisasi Pasar Batuah menuai berbagai reaksi. Mulai aksi protes warga di pinggir jalan, blokade untuk menghadang petugas gabungan Polresta dan Satpol PP, hingga audiensi dengan DPRD Kota Banjarmasin. Ini dilakukan demi melindungi dan memastikan pemenuhan hak asasi warga.

Penolakan warga berujung pada gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hingga kini sudah dilaksanakan empat kali sidang sengketa rencana revitalisasi. Reaksi keras ini ibarat cangkang kerang yang di dalamnya ada warga yang takut kehilangan haknya atas tempat berlindung dan berkehidupan. Pemerintah kota yang baiman perlu merangkul aspirasi warganya demi mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan. Yaitu, untuk kesejahteraan warganya agar lebih baik. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved