Berita Banjarmasin

Sidang Lanjutan Sengketa Perpindahan Ibu Kota Kalsel, Arteria Dahlan Sebut Ada Pembangkangan

Arteria Dahlan selaku kuasa dari DPR RI menyebut gugatan ke MK terkait sengketa perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel adalah sebuah pembangkangan

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
Youtube MK RI
Suasana sidang lanjutan sengketa perpindahan Ibu Kota Kalsel, Selasa (19/7/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, khususnya melalui Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan juga Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) rupanya dianggap sebagai sebuah pengingkaran bahkan pembangkangan.

Hal ini diutarakan oleh Arteria Dahlan selaku kuasa dari DPR RI, dalam sidang ketiga terkait terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 yang digelar oleh MK RI secara virtual hari ini, Selasa (19/7/2022).

Seperti diketahui setidaknya ada tiga perkara yang diajukkan ke MK RI terkait terbitnya UU yang memindahkan ibu kota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru ini. 

Tiga perkara tersebut masing-masing adalah Nomor 58/PUU-XX/2022, Nomor 59/PUU-XX/2022 dan Nomor 60/PUU-XXI/2022, dimana yang menjadi pemohonnya di antaranya adalah Kadin Banjarmasin (perkara 58 dan 59/uji formil dan materil), dan Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan juga Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya (perkara nomor 60/pengujian formil dan materil).

Baca juga: Ratusan Desa di Kalimantan Selatan Masih Blank Spot, Termasuk di Ibu Kota Provinsi

Baca juga: Hakim MK Koreksi Gugatan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel, Kuasa Hukum Kebut Perbaikan

Adapun agenda pada sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK RI yakni Anwar Usman ini, mendengarkan keterangan dari DPR RI dan Presiden.

Pada kesempatan pertama, Majelis Hakim pun mempersilakan Arteria Dahlan selaku kuasa dari DPR RI untuk menyampaikan keterangan.

Arteria Dahlan pun menyoroti kedudukan hukum atau legal standing dari para pemohon, baik itu perkara 58, 59 dan 60.

Kemudian saat menyampaikan keterangan terkait perkara Nomor 60, Arteria Dahlan menyebut Wali Kota Banjarmasin selaku kepala daerah sudah mengucap sumpah janji untuk menjalankan segala UU dan Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sehingga lanjutnya, sudah sepatutnya pula Wali Kota Banjarmasin menjalankan UU (a quo) dan tidak mengajukkan permohonan uji materil ke MK.

"Apabila pemohon perkara Nomor 60 menghendaki ada perubahan UU, maka terdapat mekanisme lain untuk menyempurnakannya. Dengan demikian para pemohon a quo merupakan bentuk pengingkaran atau pembangkangan pada pemohon, sumpah dan jabatannya sebagai kepala daerah dan anggota DPRD," ujar Arteria Dahlan yang juga merupakan Anggota DPR RI ini.

Arteria Dahlan pun juga mengemukakan petitum dari DPR RI terkait dengan permohonan dari pemohon kepada Majelis Hakim.

"Memohon Anggota dan Ketua Majelis Hakim untuk memberikan amar putusan menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing sehingga permohonan tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan dan menyatakan proses pembentukan UU Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel telah memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan dan menyatakan UU Nomor 8 Tahun 2022 memiliki kekuatan hukum mengikat," ucapnya.

Kemudian pada saat diberi kesempatan memberikan tanggapan setelah dilakukan pendalaman oleh Majelis Hakim, Arteria pun sempat membeberkan perihal berubahnya UU dan sekaligus juga perpindahan Ibu Kota Kalsel yang tercantum di Pasal 4.

"Memang substansi ada yang di UU, ada yang di Peraturan Pemerintah (PP) aturan hukumnya. PP itu menyangkut pemindahan ibu kota provinsi. Sekarang yang menjadi permasalahannya di Kalsel, kita pindahkan ibu kota sekaligus juga UU nya berubah. Makanya kita masukkan langsung di UU. Ada juga UU tetap tapi ibu kotanya berubah. Nah itu yang dikatakan UU pakai PP. Nah sekarang dua-duanya berubah," jelasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved