Opini Publik

Dorong Pemda Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

program yang tengah digalakkan oleh pemerintah tahun ini adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/
Kepala BPKP provinsi Kalsel Rudy M Harahap 

Oleh: Rudy M. Harahap, PhD, CGCAE, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - MENTERI Keuangan Sri Mulyani sering menyampaikan peran APBN dan APBD yang semakin strategis. Tak hanya peredam kejut (shock absorber) ketika Indonesia dihantam Pandemi Covid-19, tapi juga saat menghadapi krisis pangan dan energi global akibat perang Rusia-Ukraina dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat.

Peran APBN dan APBD sebagai peredam kejut, salah satunya adalah dengan belanja pemerintah. Terkait dengan belanja tersebut, program yang tengah digalakkan oleh pemerintah tahun ini adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berdasarkan Inpres 2 Tahun 2022, P3DN diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui belanja produk dalam negeri (PDN) minimal Rp400 triliun dan penayangan 1 juta e-katalog lokal.

Ikhtiar tersebut tentu perlu didukung dari segala sisi. Dari sisi supply, P3DN harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dan koperasi. Hal ini harus ditopang dengan berbagai insentif dan kemudahan.

Di sisi demand, ikhtiar tersebut perlu didukung dengan peningkatan belanja APBN maupun APBD atas PDN, terutama yang dihasilkan oleh UKM dan koperasi. Di sisi market, kita perlu menyiapkan ekosistem digital atau e-marketplace yang menopang transaksi ekonomi melalui transformasi bisnis menuju ekonomi digital.

Pengalaman di Daerah
Di daerah sendiri, P3DN sudah mulai menampakkan bentuknya. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah membentuk Tim P3DN. Dari segi e-katalog lokal sendiri, mereka telah memiliki 3 penyedia lokal yang terdaftar dan memiliki 2 produk yang sudah tayang.

Di HSS saat ini juga telah terdapat aplikasi Si-Open yang merupakan toko daring atau e-marketplace lokal dengan 9.385 produk tayang, 6.235 transaksi senilai Rp15 miliar, serta pajak pusat dan daerah yang terpungut Rp 910 juta. Hal tersebut tentu perlu terus digenjot lagi mengingat target nasional ialah 1 juta produk tayang di e-katalog lokal dan terealisasinya belanja PDN senilai Rp400 triliun dalam tahun 2022 ini.

Namun, masih terdapat tantangan atau risiko besar dalam menjalankan P3DN di daerah, yaitu kartu kredit pemerintah daerah yang belum berjalan dan juga terbatasnya produk lokal tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pengadaan barang/jasa pemerintah juga tidak seluruhnya secara jelas mencantumkan preferensi harga dan persyaratan PDN, alokasi belanja 40 persen ke UKM dan koperasi hanya ditetapkan secara formal dan belum diresapi, dan tidak terdapat kebijakan pemberian reward atas penggunaan PDN.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved