Berita Banjarmasin

Sengketa Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Kuasa Hukum Pemko Banjarmasin Tepis Anggapan Ada Pembangkangan

Kuasa DPR RI, Arteria Dahlan menyebut ada semacam pengingkaran atau pembangkangan oleh Wali Kota Banjarmasin.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/frans
Kuasa Hukum dari Pemko Banjarmasin, Dr Lukman Fadlun. -- 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sengketa berpindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI terus bergulir.

Kuasa dari DPR RI, Arteria Dahlan menyebut ada semacam pengingkaran atau pembangkangan oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina selaku pemohon untuk perkara Nomor 60/PUU-XXI/2022 pada saat bergulirnya sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan Presiden, Selasa (19/7/2022).

Arteria Dahlan menyebut Wali Kota Banjarmasin selaku kepala daerah sudah mengucap sumpah janji untuk menjalankan segala UU dan Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sehingga lanjutnya, sudah sepatutnya pula Wali Kota Banjarmasin menjalankan UU (a quo) dan tidak mengajukan permohonan uji materil ke MK.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Hakim MK Setujui Permohonan Wali Kota Banjarbaru Sebagai Pihak Terkait

Baca juga: Sidang Lanjutan Sengketa Perpindahan Ibu Kota Kalsel, Arteria Dahlan Sebut Ada Pembangkangan

"Apabila pemohon perkara Nomor 60 menghendaki ada perubahan UU, maka terdapat mekanisme lain untuk menyempurnakannya. Dengan demikian para pemohon a quo merupakan bentuk pengingkaran atau pembangkangan," ujarnya.

Kuasa dari Wali Kota Banjarmasin, Dr Lukman Fadlun menepis pernyataan dari Arteria Dahlan selaku kuasa dari DPR RI dalam sidang tersebut.

Lukman menerangkan bahwa langkah Pemko Banjarmasin dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina melakukan permohonan atau gugatan judicial review bukan berarti sebagai sebuah sikap pembangkangan.

"Yang kita persoalkan bukan UU nya, tapi proses lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel itu tatacaranya tidak sesuai dengan koridor hukum. Untuk itulah Pemko Banjarmasin ingin meluruskan cara berkehidupan bernegara, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dimana ada tatacaranya, seperti harus ada perencanaan, pembahasan, penyusunan dan sebagainya. Jadi bukan membangkang tapi untuk meluruskan," ujar Lukman Fadlun, Rabu (20/7/2022) siang.

Lukman Fadlun optimistis permohonan Pemko Banjarmasin terkait sengketa berpindah ibu kota Kalsel melalui terbitnya UU Nomor 8 tentang Provinsi Kalsel dikabulkan oleh MK RI.

Terlebih menurut Lukman Fadlun, substansi yang dipersoalkan oleh Pemko Banjarmasin juga ditegaskan oleh salah seorang hakim yakni Prof Saldi Isra dalam persidangan.

Dimana salah satu point pentingnya adalah bahwa dalil dari pemohon terkait dengan prosedur pemindahan ibu kota provinsi melalui Peraturan Pemerintah (PP), namun dijawab oleh Arteria bisa dengan UU

"Kan dijawab bahwa level PP itu dinaikkan ke level UU. Bukan itu persoalannya. Kan itu persoalan diskusi akademik yang masih tanda tanya. Ini adalah persoalan normatif. Artinya kita harus mengikuti perundang-undangan," jelasnya.

Baca juga: Sebanyak 152 Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin Belum Vaksin Booster

Lukman Fadlun juga menyoroti pernyataan Arteria Dahlan yang menyebutkan bahwa persoalan terkait UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel ini karena pemindahan ibu kota dan juga UU langsung dilakukan sekaligus.

"Tidak pas seperti ini. Karena UU 56 itu kan dasar hukumnya konstitusi RIS menjadi UUD 45. Kalau bicara konteks itu kita sependapat. Tapi tidak merubah kedudukan ibu kota provinsi Kalsel. Contohnya kan ada satu UU untuk tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalsel.

"Padahal dalam UU disebutkan untuk Kaltim ibu kotanya di Samarinda, Kalbar di Pontianak tapi kenapa tiba-tiba yang di Kalsel saja yang berubah menjadi Banjarbaru. Kan seharusnya melakukan pemindahan ibu kota itu dengan PP," pungkasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved