Berita Banjarmasin

Wali Kota Banjarbaru Jadi Pihak Terkait Sengketa Ibu Kota Kalsel, Ini Respon Pemko Banjarmasin

Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin diketahui mengajukkan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam sengketa berpindahnya ibu kota Kalsel

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/frans rumbon
Kuasa Hukum Pemko Banjarmasin, Dr Lukman Fadlun. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sengketa terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Bahkan sengketa terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2022, khususnya terkait berpindahnya Ibu Kota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru ini semakin seru.

Pasalnya Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin pun ikut ambil bagian dalam persidangan berikutnya, yang rencananya akan digelar pada Rabu (3/8/2022).

Aditya Mufti Ariffin diketahui mengajukkan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam sengketa berpindahnya ibu kota Kalsel ini.

Baca juga: Sidang Lanjutan Sengketa Perpindahan Ibu Kota Kalsel, Arteria Dahlan Sebut Ada Pembangkangan

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Hakim MK Setujui Permohonan Wali Kota Banjarbaru Sebagai Pihak Terkait

"Sebelum sidang ditutup, perlu disampaikan bahwa untuk perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait yaitu Wali Kota Banjarbaru. Dan Majelis Hakim sudah mengadakan rapat dan sudah disetujui untuk menjadi pihak terkait," ujar Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman pada sidang yang dilaksanakan kemarin Selasa (19/7/2022).

Terkait hal ini pula, Anwar Usman menerangkan bahwa sidang berikutnya yakni pada Rabu (3/8/2022) akan mendengarkan keterangan dari Wali Kota Banjarbaru.

"Untuk itu pada sidang yang akan datang, Rabu 3 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pihak terkait dari Wali Kota Banjarbaru," tutupnya.

Terkait dengan Wali Kota Banjarbaru yang akan menjadi pihak terkait pada persidangan selanjutnya, kuasa hukum dari Wali Kota Banjarmasin, selaku pemohon yakni Dr Lukman Fadlun pun menanggapi santai.

"Kita baru tahu saat disampaikan oleh Majelis Hakim saat sidang kemarin. Mungkin saja ada kepentingan bagi Pemko Banjarbaru," kata Lukman Fadlun, hari ini Rabu (20/7/2022) siang.

Baca juga: Sengketa Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Kuasa Hukum Pemko Banjarmasin Tepis Anggapan Ada Pembangkangan

Dr Lukman Fadlun pun mengaku tidak mengetahui apa saja materi yang akan disampaikan oleh pihak terkait pada persidangan berikutnya.

"Kita tidak tahu apa isinya, dari pihak terkait ikut berintervensi di sidang MK RI. Kita berpikir positif saja, mana yang terbaik," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved