Korupsi di Kalsel

Periksa 20 Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Kejati Segera Tetapkan Tersangka 

Puluhan saksi telah diperiksa oleh penyidik Kejati Kalsel terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bendungan Tapin

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Kolase Banjarmasinpost
Aspidsus Kejati Kalsel, Dwianto Prihartono dan (kanan) Kasi Penkum Kejati Kalsel, Novelino S. (Kanan) Bendungan Tapin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak status penyelidikan naik ke tahap penyidikan pada Bulan Mei Tahun 2022, puluhan saksi telah diperiksa oleh penyidik Kejati Kalsel terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bendungan Tapin

Kajati Kalsel, Mukri melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Dwianto Prihartono mengatakan, tak kurang dari 20 orang telah dimintai klarifikasi dan keterangan. 

"Keterangan masih kami kumpulkan akan dianalisa untuk disimpulkan dugaan peristiwa pidana ini siapa tersangkanya. Ini tengah dikaji mungkin tidak lama lagi kami tetapkan status tersangka," ujar Dwianto Minggu (24/7/2022).

Dari puluhan saksi yang telah dipanggil dan diperiksa penyidik Kejati, diketahui beberapa di antaranya berinisial H, D, G, A dan AR yang merupakan para pemilik tanah di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel lokasi dibangunnya Bendungan Tapin.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil Kepala BPN 

Baca juga: Periksa Data Pencairan Dana Lahan Bendungan Tapin, Kejati Kalsel Panggil Pihak Bank

Saksi berinisial YMF yakni seorang pimpinan salah satu bank BUMN di Kalsel juga telah dimintai klarifikasi terkait verifikasi teknis pencairan dana pembebasan lahan pada proyek tersebut. 

Ada pula saksi berinisial DS yakni Mantan Plt Kepala BPN Tapin pada Tahun 2021 juga dipanggil penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejati Kalsel

Selain itu, sejumlah nama lainnya termasuk Camat Piani berinisial M, seorang ASN berprofesi guru berinisial AR juga telah dipanggil dan diperiksa. 

Diketahui, Proyek Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel itu merupakan proyek multi years pada Tahun 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun. 

Dimana dalam pembangunan fisik bendungan Tapin yang berspesifikasi luas genangan sekitar 425 hektare itu, dilakukan pula proses pengadaan lahan. 

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil Camat Piani

Pada tahap pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) itulah Kejati Kalsel menemukan adanya indikasi dugaan korupsi. 

Meski demikian, Dwianto belum membeberkan detil apakah dugaan korupsi tersebut mengarah pada unaur gratifikasi, suap atau unsur tindak pidana korupsi lainnya. 

Penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved