Mardani Terancam DPO KPK, Mantan Bupati Tanbu Dinilai Tak Kooperatif

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan bupati tanahbumbu terancam bakal menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penetapan DPO bakal dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seiring Mardani tak kunjung memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.  

Mardani yang juga menjabat sebagai bendahara umum PBNU dijadikan tersangka dalam dugaaan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tanahbumbu Kalsel.

Hari ini KPK melakukan penggeledahan apartemen Mardani di Jakarta dan tak menemukan Mardani H Maming. 

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Buka Prodi Keperawatan Anestesiologi, Satu-satunya di Kalsel

• APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meningkat, Bersumber dari SILPA

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menemukan keberadaan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah menggeledah kediaman Maming di sebuah apartemen di Jakarta.

"Info yang kami terima, tim KPK belum menemukan tersangka di tempat dimaksud," kata Ali Fikri.

KPK mengingatkan, jika memang tidak memenuhi mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK bisa menetapkan Maming dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ali mengatakan, DPO tersebut akan diumumkan ke publik sehingga masyarakat bisa mengenali dan melaporkannya kepada KPK.

 
"Sehingga siapa pun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan," ujar Ali.

Ia juga mengatakan, Maming memiliki kesempatan untuk menyampaikan hak hukumnya di hadapan tim penyidik agar perkara ini bisa menjadi jelas jika mendatangi KPK.

Baca juga: BREAKING NEWS - KPK Jemput Paksa Mardani H Maming, Ini Kata Kuasa Hukum Mantan Bupati Tanbu

Selain itu, Ali mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalangi penyidikan perkara ini, salah satunya dengan menyembunyikan keberadaan tersangka.

"Sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi," kata Ali.

KPK menjemput paksa Maming dan menggeledah kediamannya di Jakarta.

Tindakan itu dilakukan karena Maming hingga saat ini belum juga memenuhi panggilan penyidik.

Maming telah dipanggil pertama kali sebagai tersangka pada 14 Juli lalu. Namun, ia tidak hadir dengan alasan praperadilan masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK kembali memanggil Maming pada 21 Juli lalu. Namun, Maming kembali absen.

 
KPK kemudian menilai Maming tidak bersikap kooperatif. Lembaga antirasuah itu menyebut praperadilan tidak bisa dijadikan alasan.

Sebab, praperadilan hanya menggugat aspek formil penetapan tersangkanya.

Baca juga: Jalani Pendidikan 5 Bulan, 176 Siswa Digembleng Jadi Bintara Polri di SPN Polda Kalsel 

Maming diduga menerima suap Rp 104,3 miliar yang diterima dalam waktu 2014-2021.

Ia disebut menerima uang dan fasilitas mendirikan perusahaan tambang setelah mengeluarkan izin untuk PT Prolindo Cipta Nusantara.

Sumber : kompas.com