Berita Banjarmasin

Dugaan Penyimpangan Dana Pembebasan Lahan Bendungan Tapin, Isteri Kades Dipanggil Kejati Kalsel

Terus menambah dan melengkapi fakta-fakta hukum dugaan korupsi Bendungan Tapin, penyidik memeriksa 5 saksi baru.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Aspidsus Kejati Kalsel, Dwianto Prihartono dan (kanan) Kasi Penkum Kejati Kalsel, Novelino S 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Upaya untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi pada tahapan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) terus bergulir.

Terkini dari sejumlah fakta hukum yang telah digali, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejati Kalsel mengerucutkan dugaan korupsi yang terjadi berupa penyimpangan aliran dana pembebasan lahan.

"Pembebasan lahannya dilaksanakan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Romadu Novelino, Selasa (26/7/2022).

Diketahui pembebasan lahan untuk menyokong pembangunan Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani Kabupaten Tapin ini juga melibatkan dana anggaran yang dikucurkan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Periksa 20 Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Kejati Segera Tetapkan Tersangka 

Masih terus menambah dan melengkapi fakta-fakta hukum, penyidik juga memeriksa 5 saksi baru.

Mereka yakni Isteri Kepala Desa Pipitak Jaya berinisial M dan Ketua RW 2 Desa Pipitak Jaya berinisial R.

Tiga lainnya merupakan warga Desa Pipitak pemilik lahan berinisial L, R dan H.

Dengan tambahan ini, total sudah ada 25 saksi yang dipanggil dan dimintai klarifikasi sebagai saksi oleh penyidik.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil Kepala BPN 

Meski demikian, penyidik masih belum menetapkan tersangka atau mengungkap berapa taksiran nilai dugaan korupsi pada kasus tersebut.

Sebelumnya, saksi dari pihak perbankan, camat, Badan Pertanahan Negara (BPN) hingga warga juga telah diperiksa.

( Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved