Opini Publik

Transformasi Antikorupsi Pascahaji

Problem akut dan klasik bangsa ini diantaranya adalah korupsi. Sayangnya tidak sedikit pelakunya bertitel haji.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Ribut Lupiyanto 

Oleh: Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - JEMAAH haji mulai meninggalkan Tanah Suci. Banyak hikmah selalu bisa direfleksikan dalam setiap musim haji. Salah satunya dalam konteks kehidupan kebangsaan. Problem akut dan klasik bangsa ini diantaranya adalah korupsi. Sayangnya tidak sedikit pelakunya bertitel haji. Tentu tidak boleh dibenturkan, bagaimanapun pelaku hanyalah oknum. Sebaliknya, energi spiritualisme haji mestinya dapat ditransformasikan guna membantu penanganan masalah korupsi.

Teologi Antikorupsi
Gurita korupsi telah menjadi lingkaran setan dalam dinamika demokrasi yang sulit ditelusuri mana pangkal dan ujungnya. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa membutuhkan sistem yang luar biasa pula. Upaya pemberantasan tidak boleh terkorbankan oleh alasan apapun. Semua elemen memiliki tanggungjawab berperan. Salah satu strategi fundamental yang dapat dijalankan semua elemen adalah pemberantasan korupsi berbasis spirit teologis. Upaya ini membutuhkan transformasi agar bisa terbumikan secara masif.

Korupsi adalah penyakit paling kronis bangsa ini sehingga mendesak segera disembuhkan. Korupsi sudah kompleks dan melewati batas-batas nalar kemanusiaan (hyper corruptus). Sangat wajar jika korupsi dinobatkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Indonesia dinilai terkorup ke-78 dari 180 negara (Transparency International, 2020).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Meski dalam kondisi pandemi, jumlah perkara korupsi yang disidangkan pada 2021 naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun potensi kerugian negara sebesar Rp 29,438 triliun.

Korupsi merupakan produk nafsu duniawi. Faktanya sebagian besar koruptor yang telah divonis adalah muslim dan sebagian pernah berhaji. Lantas apa guna berhaji? Jawaban yang naif dan tendensius jika menyatakan tidak ada korelasi antara haji dan bebas korupsi. Pangkal soal bukanlah hajinya melainkan pada perilaku pelakunya. Tidak ada yang bebas dosa (maksum) kecuali Nabi SAW.

Praktik korupsi sudah ada di zaman Rasulullah. Korupsi ketika itu diidentikkan dengan risywah (penyuapan), ghulul (penggelapan), al-shut (imbalan perantara karena kepentingan), hadaya al-‘ummal (pemberian tidak sah kepada pejabat), dan lainnya. Kasus kala itu misalnya peristiwa hilangnya selendang merah sebagai bagian rampasan Perang Badar.

Dalam perspektif teologis korupsi adalah haram dan konsekuensinya tentu dosa dan hukuman. Dosa menjadi otoritas Alloh SWT, sedangkan hukuman dapat ditegakkan manusia di dunia. Nabi SAW mengajarkan dan pernah memberlakukan hukuman antara lain teguran, nasihat, pemecatan, hukuman fisik, denda, penjara, pengasingan, memasukkan daftar orang tercela (al-tasyhir), hingga hukuman mati. Selain sanksi hukum juga diberlakukan sanksi sosial serta pengembalian harta hasil korupsi.

Idealnya muslim harus mampu menjauhkan diri dari nafsu korupsi. Bagi yang pernah atau sedang tergelincir dalam kubangan tindak korupsi wajib segera taubat dan tidak melakukan lagi. Bagi muslim lain non pelaku wajib aktif dalam pemberantasan dan melakukan dakwah antikorupsi.

Spiritualisme Transformasi
Pemberantasan korupsi menjadi sesuatu yang mendesak (al-hajat al-dhururriyyah). Pemberantasan korupsi dapat dimasukkan upaya mengajak kebenaran dan mencegah kejahatan (amar ma’ruf nahi munkar). Totalitas pemberantasan menempatkannya sebagai implementasi jihad fii sabilillah. Setiap komponen bangsa saatnya mengaktualisasikan hikmah haji bagi jihad pemberantasan korupsi.

Pertama, hukum harus tidak pandang bulu, tetapi tidak boleh dilakukan serampangan dan menabrak keadilan. Layak kiranya penegak hukum meneladani sikap tegas Nabi SAW yang menyampaikan “Jikalau Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya”. Terkait aspek keadilan penegakan hukum, Alloh SWT berfirman, “Jika kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil” (Q.S. An-Nisa: 58). Nabi juga mengingatkan “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil”.

Kedua, pencegahan mesti diprioritaskan disamping penindakan. Momentum haji tepat dijadikan media pendidikan anti korupsi. Setiap muslim penting memahami haji secara syar’i sekaligus filosofi agar mampu membentengi diri dari godaan korupsi. Penegak hukum juga perlu menguak hikmah haji agar dapat menjadi energi dan inspirasi bagi upaya pencegahan korupsi.

Ketiga, jihad pemberantasan korupsi harus istiqomah. Haji regular dilakukan sebulan penuh mulai dari berangkat hingga tiba di tanah air kembali. Hanya konsistensi dan kesungguhan yang mampu mengantarkannya meraih keutamaan.

Pemberantasan korupsi adalah laku sepi melawan korupsi sistemik. Mujahid anti korupsi mesti tahan godaan popularitas dan politisasi. Esensi dasar jihad adalah kesungguhan (mujahadah). Jihad harus dilandasi kesungguhan demi menggapai ridho Illahi semata.

Semua pihak harus semakin erat bergandengan tangan dalam jihad memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung dengan apresiasi, saran dan kritik konstruktif. Kepolisian dan Kejaksaan juga mendesak diperbaiki dan diperkuat. Haji penting diambil hikmahnya sebagai momentum revitalisasi spiritualisme, termasuk dalam transformasi teologi Islam yang antikorupsi. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved