Mardani Tersangka KPK

Mantan Bupati Tanbu Mardani Maming Masuk DPO KPK, Polda Kalsel Turut Bantu Pencarian

Jajaran Polda Kalsel bantu Mabes Polri yang diminta KPK untuk bisa mencarikan mantan Kabupaten Tanbu Mardani Maming yang masuk dalam DPO.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Mochamad Rifa’i. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mantan Bupati Tanah Bumbu yang juga Ketua HIPMI, Mardani H Maming, masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Selasa (26/7/2022).

Terkait hal ini, Bareskrim Polri juga turun tangan membantu KPK mencari keberadaan Mardani.

Itu disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dikutip dari KOMPAS.com.

Upaya pencarian tersebut juga dilakukan di wilayah Polda Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Mochamad Rifa’i, membenarkan hal tersebut.

Baca juga: Gugatan Praperadilan Mardani Ditolak Hakim PN Jaksel, Simak Bunyi Putusan

Baca juga: Banjir Rendam Jalan Menuju Dusun 5 Bukitmulya Kabupaten Tala Kalsel, Puluhan KK Terancam Terisolasi

Baca juga: Hujan Deras Sejak Pagi, Jalan Nasional di Sekapuk Tanabumbu Terendam

"Ya betul," kata Kombes Rifai saat ditanya Banjarmasin Post apakah Polda Kalsel juga turut melakukan pencarian terhadap Mardani, Rabu (27/7).

Meski demikian, dia belum memaparkan detil upaya apa dilakukan dalam pencarian DPO KPK tersebut di Kalsel.

Diketahui, KPK menetapkan Mardani sebagai buronan setelah menyimpulkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi tersebut tidak kooperatif.

Indikasinya, Mardani dua kali tak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa dalam status tersangka.

Terpisah, kepada Banjarmasinpost.co.id, Tim Kuasa Hukum Mardani dalam tahapan pra peradilan, Denny Indrayana,  menyampaikan salinan surat permohonan kuasa hukum kliennya, yakni dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBHPBNU) yang menurutnya telah dikirimkan ke KPK.

Baca juga: Mobil Rombongan Masjid Al Jihad Amuntai Tercebur, Ini Keterangan Polres HST Kalsel

Baca juga: Ada Siswa Alami Gejala Covid-19, Dua Sekolah Swasta di Banjarmasin Terapkan Belajar Daring

Baca juga: Gara-gara Suara Kenalpot Nyaring, Pemuda di Banjarbaru Dihajar Temannya

Dalam surat bernomor 029/LPBHNU-PBNU/VII/2022 yang ditujukan kepada penyidik KPK itu, disampaikan permohonan untuk dilakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Mardani pada 28 Juli 2022.

Dalam surat itu pula, kuasa hukum Mardani menyampaikan bahwa kliennya senantiasa bersikap kooperatif dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK pada 28 Juli 2022.

Surat permohonan itu, menurut Denny Indrayana, sudah disampaikan dan telah diterima KPK dibuktikan dengan surat tanda terima saat Senin (25/7).

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved