Opini Publik

Komunikasi dan Kedewasaan Politik

Berbagai tindakan dari para aktor politik mulai terlihat. Mulai dari pernyataan, safari dan lobi-lobi. politik.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Dr Fahrianoor SIP MSi Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi ULM 

Oleh: Dr Fahrianoor SIP MSi, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - PERHELATAN besar pemilu 2024 yang merupakan even politik nasional memang masih lama rentang waktunya. Namun kondisi suhu politik nasional sudah mulai terasa sekarang ini. Berbagai tindakan dari para aktor politik mulai terlihat. Mulai dari pernyataan, safari dan lobi-lobi politik, kongres partai politik, apapun biasanya menjelang perhelatan politik akan dihubungkan atau dimaknai sebagai bagian dari aktivitas politik. Tradisi seperti ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia, hal serupa juga terjadi di berbagai negara yang mengusung demokrasi. Ruang ekspresi politik dalam wadah negara demokrasi memang sangat terbuka, sehingga semua pihak bisa mengimplementasikan konsep-konsep ataupun pikiran-pikiran politik secara baik, dan tentunya bertanggung jawab. Semua intrinsik dari sifat demokrasi apakah sudah dibarengi dengan kedewasaan dalam berpolitik baik para aktor politik maupun masyarakat lapisan bawah (grass root)?

Pertanyaan seperti ini tentu saja membutuhkan jawaban yang didasarkan atas fakta-fakta riil dari kehidupan politik, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang sangat pluralis. Diversity of interest sering mewarnai dan tergambar dalam sikap politik baik elit mapun grass root. Untuk grassroot umumnya akan setia pada patronnya, sehingga tidak jarang apapun tindakan dari patron dianggap sebagai kebenaran yang patut untuk diketahui oleh publik. Ujungnya tentu saja akan berbenturan jika ada kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Kondisi seperti ini melahirkan pertentangan politik yang sangat tajam, sebagai contoh muncul idiom-idiom negatif di kalangan masyarakat. Kelompok yang satu diidiomkan dengan simbol yang kurang pantas, demikian juga dengan kelompok lainnya.

Selanjutnya kedewasaan politik juga juga dapat dilihat dari statement yang berkembang di media sosial. Saling menyerang dan membuat berbagai penyataan politik tentang figur atau tokoh-tokoh yang dinilai potensial untuk menjadi presiden semakin panas. Pada konteks komunikasi tentu hal-hal seperti ini tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Modal sosial yang berupa kerekatan dan integralitas dapat menjadi terancam.

Untuk itu kedewasaan politik membutuhkan sarana komunikasi yang dapat memediasi dan sekaligus mengubah perspektif-perspektif yang saling bertentangan tersebut menjadi saling memahami dan mampu bertoleransi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Habermas (1971) adalah titik tolak kritik-kritik rekonstruksinya teori rasionalitas Weber, bahwa ada tindakan dasar manusia yang diarahkan oleh norma- norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik antara subjek yang saling berinteraksi. Kemudian dengan asumsi bahwa masyarakat pada hakekatnya bersifat komunikatif.

Ketika proses politik dipahami secara dewasa, maka tentunya labelling yang diberikan oleh masing-masing kelompok tidak lagi terjadi. Untuk sampai pada tahapan tersebut ada berbagai pihak yang idealnya dapat menjaga situasi komunikasi yang harmonis. Pertama, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 34 ayat 3b yang mengungkapkan tentang Pendidikan politik, poin c. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Poin ini tidak begitu kongkret menyebutkan secara gamlang materi pendidikan politik, namun ungkapan membangun etika dan budaya politik tentunya mengisyaratkan bahwa partai politik beratanggung jawab dalam membina masyarakat untuk menjaga etika dan budaya politik. Tentunya ini berhubungan dengan membangun kedewasaan berpolitik. Jadi antara partai politik dan masyarakat ada jalinan komunikasi yang kuat.

Kedua, memerankan kelompok masyarakat sadar digital untuk dapat menyosialisasikan nilai solidaritas, sehingga perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan politik yang terjadi di masyarakat tidak menimbulkan perpecahan, Dalam proses demokrasi perbedaan pilihan ataupun pandangan politik adalah lumrah. Kenyataan bahwa dalam berbagai jejaring media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, twitter masih terdapat polarisasi. Kelompok sadar digital dapat berperan untuk lebih aktif dalam memberikan Pendidikan politik kepada para pengguna media sosial tersebut.

Ketiga. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk masyarakat melek politik, melalui mekanisme pendidikan politik yang telah digariskan secara konstitusional. Dengan Pendidikan politik yang baik tentunya diharapkan mampu membangun kedewasaan politik di tingkat masyarakat terutama grassroot.

Untuk itu peran dan strategi komunikasi diharapkan dapat menjadi proses politik yang dinamis. Pemaknaan akan aktivitas politik bukanlah fenomena yang kaku, untuk itu penting jika mengetahui arus, perubahan, dan ketidaktepatan dalam hubungan kegiatan satu dengan lainnya Kesan-kesan baik dapat dibangun melalui pemberian label-label yang yang baik pula.

Aktivitas politik yang pada kenyataannya banyak bersentuhan dengan ruang-ruang publik termasuk media sosial dapat digunakan untuk sarana diskusi yang mencerahkan, saling menguatkan. Baik melalui diskusi atau debat politik, pertukaran ide, maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas politik. Jejak digital para aktor-aktor politik, yang berupa berbagai aktivitas ataupun statement mereka dapat ditelusuri publik, sehingga bisa menjadi bahan acuan untuk tindakan politik selanjutnya.

Jadi komunikasi yang berkembang sekarang ini pada prinsipnya mampu membangun kedewasaan politik masyarakat. Melalui komunikasi di media sosial, siapapun dapat berbagi pengalaman, mengembangkan ide-ide yang mengedukasi, sekaligus semua orang dapat menjadi kontrol bagi yang lain. Apabila terjadi penyimpangan, maka tentunya akan mudah untuk viral dan menjadi perbincanga publik. Tinggal kemampuan publik, apakah mampu secara massif dalam pengawalan peristiwa politik. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved