Berita Banjarmasin

Direspon Positif Masyarakat, Kajati Kalsel : Kini Ada 242 Rumah Restorative Justice di Kalsel 

Jumlah Rumah Restorative Justice yang diinisiasi masing-masing Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kalsel kini mencapai 242

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Penkum Kejati Kalsel untuk BPost
Kajati Kalsel, Dr Mukri memaparkan soal peluang penerapan restorative justice di Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tahun 2022 menjadi tahun makin dioptimalisasinya penerapan penanganan hukum berprinsip keadilan restoratif atau disebut restorative justice oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak terkecuali Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel). 

Sepanjang semester pertama Tahun 2022 saja, sudah ada sebanyak 19 perkara hukum pidana di wilayah hukum Kejati Kalsel yang diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif. 

Jumlah ini kata Kepala Kejati Kalsel, Mukri memang lebih sedikit dibanding jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. 

"Diajukan 23 perkara, tapi yang disetujui 19 perkara. Memang tidak semua serta merta disetujui," kata Kajati Kalsel, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Tak Cuma Peradilan Umum, Restorative Justice Juga Berpeluang Diterapkan Pada Perkara Koneksitas

Baca juga: Penuhi Kriteria, 3 Perkara di Wilayah Hukum Kejati Kalsel Diselesaikan Via Restorative Justice

Dipaparkannya, setiap perkara yang dapat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif harus terlebih dulu diekspose dan mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung.

Sebelum itu dilakukan pun, ada sederet kriteria yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Yakni di antaranya nilai kerugian yang disebabkan pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta, ancaman pidana tidak mencapai 5 tahun atau hanya diancam pidana denda dan pelaku baru pertamakali melakukan tindak pidana. 

Selain itu, tentu harus terlebih dahulu dicapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku melalui mediasi oleh Kejaksaan serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. 

Penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan ini juga harus didahului pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. 

Mukri menyebut, penerapan keadilan restoratif mendapatkan respon positif dan dukungan dari masyarakat Banua. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved