Opini Publik

Implementasi Kurikulum Merdeka Masih Membingungkan

Implementasi kurikulum merdeka tidak lain dan tidak bukan untuk lebih mementingkan ke pemahaman konsep peserta didik.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasin post group
Muhammad Fajaruddin Atsnan 

Oleh: Muh. Fajaruddin Atsnan, Dosen UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - “KAMI bingung Pak”. Itulah ungkapan yang muncul dari kepala sekolah ketika sambutan pada pengantaran mahasiswa PPL II. Sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang ditunjuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran baru ini, Sekolah Model Merdeka Belajar. Pilihan untuk “menolak” Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) nampaknya tidak diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang dianggap layak dan siap. Guru-guru dan siswa-siswanya diasumsikan adaptif dan cepat menerima perubahan. Padahal kenyataannya, mereka pun kebingungan, mulai dari mana implementasi kurikulum merdeka ini, yang notabene mereka baru saja “fasih” dan familiar dengan kurikulum 2013, ee, sudah ada pilihan lain.

Tiga Pilihan
Memang bahasa yang digunakan KemendikbudRistek terkesan bersayap dengan mempersilakan sekolah-sekolah memilih model implementasi kurikulum, apakah tetap memakai kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka. Meskipun masih ada pilihan disitu, tetapi lambat laun, sekolah pasti tetap digiring untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Berdasarkan keputusan Kepala BSKAP KemendikbudRistek Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022-2023, ada tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri yang bisa diaplikasikan, yakni Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.

Pertama, jalur mandiri belajar. Jalur ini bisa dikatakan jembatan penghubung antara kurikulum 2013, kurikulum darurat (saat pandemi Covid-19) dengan kurikulum merdeka. Pilihan Mandiri Belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum yang sedang berjalan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. Bisa dikatakan, pilihan ini paling rasional, sekolah tidak kaget, tidak sekonyong-konyong full IKM, tetapi bertahap.

Kedua, jalur mandiri berubah. Jalur ini adalah transformasi atau perubahan kurikulum, dimana sekolah sudah memakai kurikulum merdeka. Mandiri Berubah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan memakai perangkat ajar yang sudah disediakan oleh KemendikbudRiatek, pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. Ini seperti lagu lama di dunia pendidikan kita, kurikulum dijadikan semacam proyek “gurih”, lahan basah bagi para pemangku kebijakan. Disiapkan perangkat ajar, modul ajar, sumber belajar, guru dan murid tinggal pakai. Namun, masalahnya adalah ada estafet yang terputus.

Ketiga, jalur mandiri berbagi. Inilah jalur tertinggi, dimana sekolah yang sudah mengimplentasikan kurikulum merdeka, diberikan keleluasaan untuk membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri. Pilihan mandiri berbagi memungkinkan setiap satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dengan men-develop, mengembangkan perangkat pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. Arti mengembangkan disini tentu tidak sekadar mengganti judul/kop perangkat ajar saja, sedangan isinya masih yang lama. Namun, mengembangkan bahan ajar sesuai tujuan dan muara implementasi kurikulum merdeka. Sekadar diketahui bersama, tujuan dari implementasi kurikulum merdeka tidak lain dan tidak bukan untuk lebih mementingkan ke pemahaman konsep peserta didik, apa guna mempelajari materi tertentu, sehingga guru tidak lagi dihadapkan pada terbatasnya alokasi waktu dengan sejibun materi yang begitu padat.

Perlu keberlanjutan
Jika pameo ganti menteri ganti kurikulum sudah menjadi keharusan, maka kita berharap ada keberlanjutan dari implementasi kurikulum merdeka ini. Gampang untuk mengganti kurikulum, tetapi sulit untuk memastikan kurikulum tak seumur jagung. Jangan sampai desain yang sudah begitu apik, kembali mulai dari 0 lagi ketika nanti semisal ganti menteri lagi. Harus ada menteri pendidikan yang legowo, melanjutkan kebijakan yang ada, dengan tetap mengevaluasi minus dan kekurangan yang ada.

Pertama, jangan sampai menjadi proyek “mangkrak” yang sia-sia karena tidak adanya sustainability, keberlanjutan program kurikulum sampai tuntas. Kita musti berkaca pada negara Jepang dan Finlandia, dimana kedua negara itu tidak gemar gonta ganti kurikulum pendidikan. Bahkan, di Finlandia, kurikulum nasional yang telah ditetapkan di sana akan berlaku selama 10 tahun dan tidak akan berubah meskipun pemegang tampuk pemerintahan dan kebijakannya berganti.

Kedua, fokus ke guru dan murid. Hampir semua kurikulum diklaim untuk berpusat pada aktivitas murid dan guru sebagai fasilitator. Namun, harus diakui justru murid dan guru sebagai kelinci percobaan dari ego sektoral pengubah kurikulum. Sudah saatnya, kalau memang kurikulum merdeka mampu memberikan benefit pada kemajuan pendidikan kita ke depannya, maka perlu beberapa catatan untuk pemerintah, dalam hal ini mas menteri Nadiem Makarim beserta jajarannya. Harus sabar dan detail dalam memberikan semua informasi terkait perangkat ajar dan modul ajar yang sudah disiapkan.

Lalu ketika ada guru penggerak yang ditunjuk menjadi corong dari implementasi kurikulum merdeka, kesibukan membuat murid terkatung-katung, terabaikan belajar di kelasnya, itu juga perlu menjadi catatan.Perlu komunikasi dengan pejabat baru jika nanti ada pergantian estafet kepemimpinan, agar semua yang sudah dirancang, disiapkan, tidak sia-sia dan berhenti di tengah jalan. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved