Opini Publik

Tahun Baru Ekonomi Islam

Besar harapan 1 Muharram 1444 H akan menghadirkan cara berpikir dan bertindak sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat hijrah.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id
Ahmad Ubaidillah, Dosen Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Jawa Timur 

Oleh: Ahmad Ubaidillah, Dosen Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Jawa Timur

BANJARMASINPOST.CO.ID - KITAB suci Alquran surat Adh-Dhuhaa ayat 4 mengisyaratkan kepada manusia bahwa keadaan di masa depan lebih baik daripada keadaan di masa lalu: “Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.” Senapas dengan wahyu Tuhan, filosof Jerman, Friedrich Hegel, melalui filsafat dialektikanya, memandang dunia bergerak secara bertahap, dan tiap tahap mempunyai ciri tersendiri, yang terus-menerus dilewati oleh tahap berikutnya yang lebih baik dan lebih tinggi.

Besar harapan kita bahwa 1 Muharram 1444 H akan menghadirkan cara berpikir dan berindak baru sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat berhijrah dari Madinah ke Makkah. Bagi umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya, tahun baru Islam kali ini merupakan masa transisi dan transformasi penting menuju Indonesia yang lebih baik di segala bidang, khusus ekonomi Islam.

Ini artinya bahwa tahun baru Islam kali ini harus menghadirkan manusia-manusia dengan kobaran semangat baru yang mampu mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui ekonomi Islam.

Saat ini Indonesia sedang membutuhkan ekonom-ekonom Islam yang mau menghadirkan ekonomi Islam dengan wajah baru: ekonomi Islam yang progresif-revolusioner, yang mampu membebaskan ekonomi Indonesia dari jeratan neokolonialisme dan neoimperialisme dalam bentuknya globalisasi ekonomi tersebut.

Aktor Globalisasi
Sudah umum diketahui bahwa globalisasi sebagai proses sekaligus paham yang getol mengintegrasikan ekonomi nasional ke sistem ekonomi dunia pada dasarnya diperankan oleh aktor-aktor utama dalam proses tersebut. Setidaknya ada tiga aktor. Pertama, Trans National Corporation (TNCs), yaitu perusahaan multinasional dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan oleh TNCs tersebut yang kemudian membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan World Trade Center (WTO) sebagai aktor kedua. WTO merupakaan salah satu aktor dalam perundingan perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.

Dengan demikian, forum WTO pada hakikatnya menjadi arena perjuangan bagi perusahaan transnasional untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam penguasaan ekonomi dunia. Ketiga, lembaga keuangan global, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Ketiga aktor globaliasai tersebut menetapkan aturan-aturan seputar investasi, Intelectual Property Rights dan kebijakan-kebijakan internasional. Kewenangan lainnya adalah mendesak atau memengaruhi serta memaksa negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia, untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global.

Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara mengubah semua aturan kebijakan yang menghalangi ketiga aktor-aktor globaliasi tersebut. TNCs beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar maupun ekspansi investasi, misalnya ekspansi pertambangan minyak dan gas, seperti yang terjadi di Indonesia.

Banyak pakar ekonomi dunia dan Indonesia mengatakan, globalisasi sesungguhnya tidak punya kepentingan dengan kesejahteraan rakyat dan keadilan soisal-ekonomi di negara-negara dunia ketiga. Para penganut paham ekonomi liberalis-kapitalistik dalam bentuk globalisasi yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan hasil normal karena kompetisi bebas atau yang berpandangan bahwa pasar bebas adalah cara efisien dan tepat untuk mencapai kemakmuran masyarakat dunia, sekarang hanya menjadi ilusi, mitos, dan bohong belaka.

Kenyataan penindasan ekonomi seperti ini memerlukan penafsiran riba secara progresif-revolusioner, sebagaimana diyakini juga oleh Bung Karno. Ekonomi Islam tidak lain adalah ekonomi pembebasan. Segala benuk tindakan ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, menjadi target pembebasan para pendukung ekonomi Islam. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan organisasi-organisasi ekonomi internasional lainnya, yang tidak menguntungkan negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia, harus menjadi perhatian utama para eksponen ekonomi Islam.

Dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan praktis, kita perlu mengembangkan, dan jika perlu meminjam, alat, teknik, dan teori-teori yang kita butuhkan dari teori-teori Barat melalui semangat Alquran dan Sunnah. Selain itu, pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin yang mapan dengan menunjukkan semangat progresif-revolusioner ekonomi Islam perlu dilakukan. Kita perlu menunjukkan kepada dunia apa yang bisa dilakukan Islam untuk menerangi kegelapan ekonomi yang melanda negara-negara dunia ketiga, khusunya Indonesia. Ini menyangkut, misalnya, bagaimana peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan, bukan hanya membahas teori zakat. Sudah masanya para pendukung ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan diri pada pengembangan teori-teori akad untuk lembaga keuangan syariah, tetapi juga menciptakan gerakan pembebasan atas nama ekonomi Islam. Kalau hal ini tidak dipikirkan dan dilakukan, saya kira lonceng kematian ekonomi Islam sebagai ekonomi pembebasan akan segera berbunyi. Inilah tantangan yang harus dihadapi para ekonom Islam di tahun baru Islam ini. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved