DPRD Batola

DPRD dan Pemkab Batola Sepakati KUA-PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS 2022

Ditandatanganinya nota kesepakatan, DPRD dan Pemkab Batola telah menjalankan tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing.

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Eka Dinayanti
Humas DPRD Batola
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor bersama Ketua DPRD Batola Saleh, usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS 2022 pada Rapat Paripurna yang di gelar Kamis (4_8_2022) 

BANJARMASINPOSTST.CO.ID, MARABAHAN - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD TA 2022, Kamis (4/8/2022).

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan bersama, Nota Kesepakatan antara Bupati melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor dengan Ketua DPRD Saleh, serta disaksikan perwakilan lainnya.

"Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka DPRD dan pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing sebagai kontribusi dalam membangun Barito Kuala," ucap Rahmadian Noor.

Di samping itu, lanjutnya, dengan ditandatanganinya KUA PPAS APBD TA 2023 dan KUPA-PPAS APBD 2022, selain sebagai konstitusional juga sebagai aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemda dan DPRD.

Saleh Ketua DPRD Batola saat menandatanganani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS 2022  pada Rapat Paripurna yang di gelar Kamis (4_8_2022)
Saleh Ketua DPRD Batola saat menandatanganani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023
dan KUPA-PPAS 2022 pada Rapat Paripurna yang di gelar Kamis (4_8_2022)
(Humas DPRD Batola)

KUA dan PPAS sendiri merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD setiap tahunnya yang materi isinya merupakan hasil proyeksi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KUA dan PPAS disusun, lanjut Wabup, dengan memperhitungkan berbagai faktor dominan intern maupun faktor yang berasal luar lingkungan pemerintahan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

Pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, menurutnya harus dialokasikan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas.

Sesuai prinsip money follow program dan mendukung target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

"Tentunya harus ada penajaman kembali terhadap capaian program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah di samping adanya pengalokasian bagi program dan kegiatan prioritas yang bersifat wajib dan mendesak,” ucapnya.

Tidak lupa, dalam kesempatan Paripurna ini pula Wabup apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama harmonis selama ini.

Hal tersebut tidak lain dalam upaya bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Batola, sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan baik. (AOL)

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved