DPRD Kotabaru

DPRD Kotabaru Peduli Masalah Ketenagakerjaan, Roby Cecar BPJS Ketenagakerjaan dan Gapki Kalsel

Anggota DPRD Kotabaru Rabbiansyah, S.Sos mengikuti kegiatan diskusi yang dilaksanakan Trade Union Rights Centre (TURC), Jumat (5/8/2022) kemarin.

Penulis: Man Hidayat | Editor: M.Risman Noor
istimewa
Anggota DPRD Kotabaru, Rabbiansyah (kiri bawah) mengikuti webinar tentang ketenagakerjaan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Anggota DPRD Kotabaru Rabbiansyah, S.Sos mengikuti kegiatan diskusi yang dilaksanakan Trade Union Rights Centre (TURC) selaku Pusat Kajian dan Advokasi Perburuhan, Jumat (5/8/2022) kemarin.

Seminar daring atau disebut dengan istilah webinar ini, mengangkat tema "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab Pengusaha dalam Implementasi Program Jaminan Sosial ( BPJS Ketenagakerjaan) dalam Sektor Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan."

Menurut Roby akrab disapa Rabbiansyah, sebagai moderator dalam diskusi dosen Fakulitas Hukum Uniska Dr Yati Nurhayati, SH. MH.

Dengan narasumber Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Bunyamin Najmi, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gapki Kalsel, Alwin Berkat, Ketua Federasi Bun Rajawali, Hasan dan Rabbiansyah selaku anggota DPRD Kotabaru.

Rabbiansyah mengungkapkan, saat webinar disebut ada empat perusahaan yakni PT STP-ITNE, PT STP-MDLE, PT JMS-BLNE, dan PT KPAG-KMYE. Keempat perusahaan tersebut, kata Rabbiansyah, semua group PT EHP mengalami tunggakan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan

Dijelaskan Rabbiansyah, hal itu disampaikan Ketua Federasi Bun Rajawali, Hasan. Tunggakan tersebut bervariasi, dan ada tercatat sejak tahun 2020.

Sehingga berdampak pada proses klaim karyawan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari klaim karyawan yang berhenti bekerja, meninggal dunia, pensiun dan lain sebagainya.

Hal itu membuat Rabbiansyah mencecarkan pertanyaan ke pihak Gapki dan kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalsel. Permasalahan ini sudah sering dilaporkan Ketua Federasi BUN Rajawali yang di fasilitasi TURC.

"Minggu kemaren sampai melakukan audien bersama Wakil Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi di Jakarta," ujarnya.

Namun penyelesaiannya tetap berlarut-larut. Padahal Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 serta turunannya yakni PP Nomor 86 tahun 2013 sudah mengatur jika, menunggak sanksi teguran, sanksi denda, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bisa diterapkan kepada perusahaan yang lalai.

Bahkan pidana dengan ancaman kurungan 8 tahun serta denda Rp 1 miliar juga bisa diterapkan jika tunggakan lewat dari satu tahun.

Kedua BPJS Ketenagakerjaan juga bisa membuat SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejari, kemudian membuat surat peringatan kepada perusahaan.

"Hal-hal ini bisa dilakukan karena ada Undang-Undang yang mengatur," jelas Rabbiansyah.

"Pertanyaannya ada komitmen tidak BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Gapki atas hal tersebut," sambungnya.

Agar tidak ada lagi perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya atau buruhnya, serta pembayaran iuran tanpa menunggak.

"Bukan hanya di perusahaan perkebunan kelapa sawit tetapi seluruh perusahaan, baik tambang batubara serta badan usaha lainnya," tutup Rabbiansyah. (AOL/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved