Opini Publik

Jalan Berkelok Layanan Pertanahan

Banyaknya akses terhadap layanan pertanahan masih menyisakan catatan-catatan yang menjurus kepada maladministrasi dalam pelayanan publik.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id
Zayanti Mandasari Asisten Ombudsman Kalsel 

Oleh : Zayanti Mandasari, Asisten Ombudsman Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - SELAMA masih ada manusia, maka tanah masih dibutuhkan. Begitulah kira-kira ungkapan yang cocok untuk menggambarkan perlunya bidang tanah dalam kehidupan manusia. Bidang tanah penting untuk menyokong aktivitas manusia, khususnya kebutuhan papan/tempat tinggal. Sehingga benar saja jika layanan pertanahan masih menjadi layanan yang cukup sibuk, diakses oleh masyarakat. Banyaknya akses terhadap layanan pertanahan masih menyisakan catatan-catatan yang menjurus kepada maladministrasi dalam pelayanan publik.

Di Ombudsman sendiri, layanan dengan substansi pertanahan acapkali bertengger dalam posisi Top Three dari jumlah laporan yang disampaikan masyarakat. Ada beberapa dugaan maladministrasi yang berulang menjadi laporan masyarakat, dan tak sedikit yang memang nyata-nyata terjadi maladministrasi. Seperti, tidak memberikan layanan, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak kompeten, hingga permintaan imbalan uang.

Penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat betapa berkelok dan lambannya proses layanan pertanahan di salah satu kantor pertanahan di Kalimantan Selatan, yang secara nyata dialami oleh Pelapor di Ombudsman Kalsel.

Pertama, Pelapor mengakses layanan permohonan pemberian hak (April 2021), Pelapor melengkapi syarat sebagaimana tertulis pada formulir layanan. Petugas loket menyampaikan bahwa berkas masih belum lengkap, karena Pemohon harus membawa kartu keluarga asli dan foto kopinya. Setelah melengkapi dokumen dimaksud, ternyata petugas juga baru menyampaikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus atas nama Pemohon.

Hambatan lain muncul saat diketahui tanah pelapor berbatasan dengan pemilik tanah yang sudah meninggal, oleh karena itu, harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT setempat. Namun lagi-lagi setelah persyaratan dipenuhi, proses tetap berjalan rumit dan lamban, sehingga harus berulang kali menanyakan proses yang sudah berjalan.

Padahal gembar gembor reformasi birokrasi telah lama digaungkan, belum lagi komitmen Menteri ATR/BPN yang juga konsern untuk membenahi sistem dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Namun masih ada saja oknum-oknum yang masih bekerja dengan budaya kerja dan cara lawas, sehingga sulit untuk mewujudkan layanan pertanahan yang standar dan prima di seluruh kantor pertanahan Indonesia. Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat maladministrasi dalam proses layanan pertanahan tersebut. Pertama, tidak ada kepastian persyaratan yang diberikan Kantor Pertanahan kepada Pemohon.

Padahal persyaratan adalah kompenen utama setelah dasar hukum, dalam standar pelayanan publik. Lebih lanjut jika merujuk pada website resmi Kementerian ATR/BPN, terinformasikan dengan jelas bahwa layanan pemberian hak milik perorangan hanya dibutuhkan 7 syarat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kisah di atas, dimana petugas dalam memberitahukan persyaratan tidak informatif, dan kemungkinan tidak terinformasikan secara lengkap di awal pemohon mengakses layanan, sehingga pemohon harus bolak balik untuk melengkapi syarat yang disampaikan oleh petugas.

Lamanya waktu layanan mengindikasikan bahwa Kantor Pertanahan menyimpangi standar waktu layanan yang telah ditetapkan, sebagaimana informasi yang juga tertera pada website resmi Kementerian ATR/BPN, jangka waktu yang dibutuhkan untuk jenis layanan pemberian hak milik perorangan adalah 38 hari. Hal ini sangat jauh berbeda dengan implementasi di lapangan yang membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat. Lambatnya pelayanan yang diberikan tak sejalan dengan asas kepastian dalam pelayanan publik, dan telah menyalahi kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh pihak Kantor Pertanahan, sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan layanan sesuai dengan standar pelayanan.

Idealnya sebuah layanan juga harus menyertakan alur atau sistem mekanisme prosedur, sebagaimana amanat Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2009, mekanisme prosedur dibutuhkan oleh pengguna layanan untuk kepastian tahapan layanan publik di kantor pertanahan. Dalam hal komunikasi layanan, pihak Kantor Pertanahan juga cenderung menggunakan nomor kontak pribadi, bukan nomor layanan kantor secara resmi.

Hal ini tentu menjadi citra bahwa di Kantor Pertanahan tersebut, layanan masih dilakukan secara orang perorangan, bukan melalui sistem (walaupun prosesnya terekam dalam sistem). Jika memang tujuannya untuk memudahkan komunikasi, maka tetap disarankan untuk menggunakan nomor telepon resmi yang dimiliki, hal ini akan memudahkan melakukan tarcking tindak lanjut melalui nomor tersebut, baik oleh atasan ataupun oleh rekan kerja lainnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai langkah antisipasi terjadinya penyimpangan.

Pada intinya jika penyelenggara layanan, memberikan layanan yang kurang baik kepada masyarakat maka penyelenggara siap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai dasar awal rasa nyaman dan aman oleh pengguna layanan, bahwa saat ia akan mengakses layanan di instansi yang telah mempublikasi maklumat layanan, maka ia akan merasa ada jaminan untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semoga ke depan seluruh pelayanan publik semakin baik, khususnya layanan pertanahan. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved