Hindari Saling Klaim, Kadis Perindustrian Kalsel Sarankan Merek Dagang UMKM ke Kemenkumham.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Merek adalah identitas sebuah produk, baik itu produk industri kuliner, fashion, otomotif, elektronik, dan lainnya.

Mengurus lisensi atau mendaftarkan merek merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh UMKM, sebab pendaftaran tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Ya, fungsinya agar merek dagang terlindungi atau tidak digunakan pihak lain. Pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap merek atau produk yang dilisensikan.

Banyak produk-produk yang harusnya berlisensi merek dan lisensi karya cipta berupa karakter. Tapi karena tidak berlisensi akibatnya banyak terjadi pembajakan atau pemalsuan yang melibatkan kasus lisensi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Baca juga: Ada Beragam Tanaman Buah di Kebun Edu Wisata Kopi, Dwi Sebut Tercipta Aroma Citarasa Khas

Baca juga: Tinggalkan Perbankan, Founder Biji Kopi Borneo Kepincut bisnis Kopi karena Menggiurkan 

Sebab itu perlu edukasi dan sosialisasi untuk memberikan pengertian pada pelaku usaha.Termasuk HAKI yang membahas hak merek, hak paten, hak cipta, dan lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Mahyuni MT, menndorong produk industri di Kalimantan Selatan yang mereknya belum didaftarkan ke Kemenkumham.

Data pihaknya, ada 73.000 merek industri di Kalimantan Selatan, namun persentase yang terdaftar sangat kecil.

Merek dagang yang terdaftar itu sangat penting. Sebab jika ada orang lain yang menggunakan merek dan logo sama maka ada konsekuensi hukum, bisa kena denda bahkan bisa minta royalti atas pemakaian merek maupun logo.

Di era pasar online atau marketplace yang dapat memperluas pangsa pasar dan penjualan maka segala hal yang legal dari suatu produk menjadi sebuah persyaratan.

"Persyaratan legal itu antara lain PIRT untuk produk kuliner kering lokal, sedangkan yang dipasarkan secara nasional harus ada syarat izin edar dari Balai POM dengan register MD untuk makanan dalam kemasan dalam negeri, register MD ini terutama untuk produk kuliner basah," paparnya.

Dengan adanya legalisasi atas produk maka otomatis memperbaiki daya saing produk daerah untuk masuk marketplace.

Tentunya pula untuk mendapat berbagai izin tadi ada beberapa pula ketentuan yang harus dipatuhi pelaku industri, misalnya kuliner maka antara dapur produksi dan dapur rumah tangga harus terpisah. Bahan baku halal dan higienis.

"Mempermudah segala urusan para pelaku usaha kecil dan menengah yang juga berdampak dengan mempersingkat waktu urusan pelaku usaha maka kami memfasilitasi melalui Klinik IKM (Industri Kecil Menengah) yang bertempat di kantor kami," tukas Mahyuni.

Di situ pelaku IKM dapat berdiskusi dan bimbingan cara pendaftaran izin usaha industri, izin usaha mikro kecil menengah, cara mendapatkan nomor induk berusaha, serta cara mendapatkan izin usaha industri,
mendaftarkan merek, hak cipta, hak paten, PIRT, register halal BPOM, MD, SNI, desain kemasan.

Test Report rancang bangun TTG/Alsintan, GMP (Good Manufacture Practice), akses permodalan, akses pemasaran online (market place), pendaftaran pelatihan industri pada aplikasi Simanis.

Mengingat pandemi masih berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan, diberikan layanan hybrid atau kombinasi Layanan tatap muka (luring) dan online (daring).

Layanan terlebih dahulu dimaksimalkan dengan cara daring jika memungkinkan, dan hybrid sebagai bentuk layanan tindak lanjut jika daring belum mencukupi. Klinik IKM ini bisa dilihat di media sosial yaitu Facebook dan Instagram.

"Jika produk kita terlegalisasi maka keuntungannya adalah adanya kepercayaan masyarakat. Sebab, konsumen sekarang sudah cerdas, mereka memilih produk yang terjamin dan ada legalitas," seloroh Mahyuni.

Bahkan kembali pada soal merek tadi, ini juga menyangkut kepentingan pelaku usaha. Merek itu aset usaha, kalau terdaftar maka harga mereknya bisa trilunan rupiah.

"Sebagai contoh, merek tas Luis Vuitton itu harganya lebih Rp 300 triliun. Di Indonesia ada merek kopi kenangan yang pemasarannya bagus dan cabangnya banyak, itu harga mereknya Rp 278 miliar!" terang Mahyuni.

Yuli, pelaku usaha kuliner di Banjarbaru, mengatakan, ia baru tahu bahwa ternyata ada beberapa macam izin usaha dan sertifikasi.

"Ya, bagi saya ini pengetahuan baru, bahwa merek harus didaftarkan. Sementara ini usaha kuliner saya sudah ada PIRT," ujarnya.

Riyah, pebisnis fashion di Banjarmasin, mengatakan, busana yang ia jahit dan jual sudah ada merek sendiri. Namun ia juga baru tahu bahwa merek itu harus didaftarkan.

"Baguslah itu. Saya juga akan mencoba mencari tahu bagaimana prosedur mendaftarkan. Memang penting, supaya merek kita tidak ditiru orang," tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)