Opini Publik

Memaknai Burden Sharing dengan Pemerintah Daerah

Skema berbagi beban dengan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis agar APBN tetap bisa menjalankan fungsi sebagai peredam kejut.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id
Haryo Kuncoro 

OLEH: Haryo Kuncoro,  Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETELAH skema berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) berakhir tahun ini, pemerintah pusat kembali merancang skema yang sama dengan pemerintah daerah. Rencana berbagi beban itu termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Skema berbagi beban dengan pemerintah daerah tampaknya merupakan konsekuensi logis agar APBN tetap bisa menjalankan fungsi sebagai peredam kejut (shock absorber). Fungsi peredam kejut APBN telah berhasil dilaksanakan dalam masa pageblug Covid-19 yang sudah memasuki tahun ketiga.

Sementara BI tidak lagi menjadi ‘partner’, pelibatan pemerintah daerah dalam menanggung beban fiskal agaknya tidak terelakkan. Mulai APBN 2023, kebijakan fiskal toh harus kembali ke aturan semula, bahwa rasio defisit APBN yang ditoleransi maksimum 3 persen dari produk domestik bruto.

Perekonomian global juga masih diselimuti ketidakpastian yang tinggi, disebabkan oleh disrupsi pasokan, tensi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, dan naiknya harga komoditas energi. Hal ini membuat Amerika dan negara-negara Eropa akan memasuki periode resesi pada tahun depan.

Belum lagi muncul ketegangan klasik antara China-Taiwan yang belakangan memanas lagi. Perlambatan ekonomi juga tengah terjadi di China. China yang biasanya ekonomi selalu tumbuh di atas 7 persen, jusru menerapkan aturan Zero Covid Policy yang membuat ekonomi menjadi sangat ketat

Konfigurasi perekonomian global di atas niscaya akan berimbas pada perekonomian domestik. Harga energi di dalam negeri, misalnya, akan terkerek. Jika pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak, sebagai konsekuensinya, belanja subsidi energi pun akan membengkak melampaui kuota.

Alhasil, dalam kondisi tertentu pemerintah pusat dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam yang dibagihasilkan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, APBN bisa tetap fleksibel meski dalam keadaan darurat.

Kendati memiliki spirit pemerintah daerah ikut memikul tanggung jawab, skema berbagi beban ini tidak lepas dari persoalan mendasar. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya alam. Artinya, beberapa daerah yang memang memiliki sumber daya alam akan lebih banyak menanggung beban kompensasi.

Di satu sisi, pemerintah pusat telah memiliki exit strategy yang kukuh lewat UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved