Opini Publik

Isu Keamanan Siber dalam Pemilu 2024

Keamanan siber harus menjadi diskursus serius dalam Pemilu 2024 mendatang.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id
Muhammad Iqbal Khatami, Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM 

Oleh: Muhammad Iqbal Khatami, Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM

BANJARMASINPOST.CO.ID - ISU keamanan siber kembali ramai diperbincangkan di Indonesia usai dirilisnya hasil riset yang dibuat oleh Reboot Digital PR Service. Dalam rilis lembaga riset yang berbasis di Inggris tersebut menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan indeks keamanan siber terburuk di Asia dan bahkan di Dunia. Indonesia menduduki peringkat pertama dengan skor 82,8 dari 100.

Indeks tersebut tentu membuka mata kita semua bahwa – di tengah arus digitasi dan digitalisasi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia – ada ancaman serius yang tentu tidak bisa dianggap enteng. Apalagi jika berkenaan dengan rencana pelaksanaan Pemilu 2024 yang saat ini tengah memasuki tahapan-tahapan.

Keamanan siber harus menjadi diskursus serius dalam Pemilu 2024 mendatang, yang mana akan disokong oleh berbagai sistem informasi yang menunjang pelaksanaan tahapan. Saat ini terdapat delapan aplikasi yang digadang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di antaranya: 1) Sipol (Sistem Informasi Patai Politik); 2) Sidalih (Sistem Data Pemilih); 3) Silon (Sistem Informasi Pencalonan); 4) Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan); 5) Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi); 6) Silog (Sistem Informasi Logistik); 7) Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye); dan 8) Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc).

Penggunaan aplikasi ini sejalan dengan roadmap transformasi digital Kominfo di berbagai sektor, termasuk dalam konteks kepemiluan sebagai alat dukung guna meningkatkan kualitas pemilu yang berintegritas, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Sehingga, digitalisasi pemilu menjadi urgensi untuk mengefektifkan pelaksanaan pemilu seperti mencegah lembur dan kelelahan petugas pemilihan, mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, meminimalkan tahapan dan proses pemilu, serta mempermudah dan mempercepat tahapan.

Namun, di balik urgensi tersebut, ada implikasi lain dari era teknologi digital yang membuka spektrum ancaman yang lebih masif dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ancaman tersebut dapat berupa misinformasi, Distributed Denial-of-Service (DDoS), peretasan dan bentuk serangan siber lain terhadap sistem informasi pemilu pada proses tahapan pemilu.

Ancaman Nyata
Serangan siber terhadap sistem informasi kepemiluan di Indonesia juga tidak sebatas ancaman karena sebelumnya sudah beberapa kali terjadi. Seperti misalkan misinformasi yang cukup masif pada Pemilu 2019 lalu. Ada beberapa kasus gangguan informasi pemilu yang berakibat pada hilangnya hak memilih warga negara akibat misinformasi, seperti pengkaburan informasi terkait persyaratan dokumen pencoblosan hingga teknis pemberian suara.

Bentuk serangan siber lain juga tidak dapat dianggap remeh. Pada Juli 2020 lalu misalnya, situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id (saat ini lindungihakmu.kpu.go.id) yang merupakan situs pengecekan status pemilih dalam daftar pemilih Pilkada Serentak 2020, sempat mengalami serangan DDoS.

Isu serangan siber terhadap data pemilih juga pernah mencuat pada pertengahan Tahun 2020. Pada waktu itu, akun Twitter dengan nama pengguna @underthebreach mengklaim telah meretas pangkalan data KPU, hingga berhasil mendapatkan data kependudukan milik sekitar 2,3 juta warga Indonesia yang memuat NIK serta nama dan alamat lengkap yang diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Namun, isu ini segera dibantah oleh KPU yang mengklaim bahwa data tersebut adalah data lama yang telah diberikan melalui berita acara dan menandatangani surat resmi.

Sebelumnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga mengatakan mereka mendeteksi serangan siber terhadap situs Komisi Pemilihan Umum. Kasus serangan siber terhadap KPU juga terjadi berkali-kali jika ditarik mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada 3 Juli 2018, KPU RI mengeluarkan pernyataan bahwa situs KPU diserang sejumlah peretas yang mengakibatkan data real count pilkada dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum diserang. Lalu, pada 10 Februari 2017, situs resmi KPU Kota Yogyakarta juga pernah diserang menjelang pemungutan suara Pilkada Kota Yogyakarta.

Contoh serangan-serangan tersebut menjadi gambaran bahwa ancaman siber jika tidak dimitigasi dengan baik melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif, maka akan menimbulkan krisis multisektor, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Tata Kelola yang Baik
Secara umum, tata kelola keamanan siber yang baik dapat mencakup penetapan tujuan yang jelas dan terukur, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta kebijakan dan prosedur untuk menerapkan strategi tersebut. Cakupan tersebut akan berjalan seiring dengan adanya tata kelola yang baik dalam hal sumber daya manusia dan pendekatan mitigasi risiko yang diterapkan.

SDM menjadi bagian penting dari elemen dasar keamanan siber. Sebab, merekalah yang akan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan terhadap serangan siber. Kepemimpinan SDM yang tanggap terhadap digital (digital leadership) diperlukan guna dapat menciptakan sistem manajemen dan mitigasi risiko dapat mengurangi potensi dan dampak dari serangan siber. Salah satu fokus dari digital leadership adalah bagaimana mengembangkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu menjadi aktor penerapan inovasi teknologi yang diterapkan.

Penerapan digital leadership juga akan berkorelasi tentang bagaimana KPU RI mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait seperti stakeholders Pemilu, Kemenkominfo dan BSSN, akademisi, dan penyedia layanan IT yang digunakan agar dapat menjamin bahwa penerapan sistem informasi di Pemilu 2024 menjunjung tinggi kedaulatan digital negara, termasuk perlindungan hak warga negara atas penyelenggaraan pemilu yang sesuai asas.

Pendekatan mitigasi yang sesuai standar dan prosedur juga diperlukan agar KPU RI mampu tanggap jika krisis akibat serangan siber terjadi. Hal ini juga akan berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan dan hasil Pemiilu 2024. Lebih dari itu, yang harus kita hindarkan adalah dampak nyata dari serangan siber ini sendiri akan berkolerasi dengan gangguan hak memilih warga negara pada hari pencoblosan nantinya. Juga berkaitan dengan kacaunya tahapan akibat pengacauan data dalam sistem informasi yang digunakan. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved