Opini Publik

Membangun Demokratisasi Kampus

Kampus sebagai miniatur negara memiliki konsep yang lebih independen dalam mencanangkan laboratorium demokrasi.

Editor: Eka Dinayanti
Dokumentasi BPost
Dr. Bramastia, M.Pd Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Magister Pendidikan Sains Pascasarjana FKIP UNS Surakarta 

Oleh :Dr Bramastia MPd, (Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Magister Pendidikan Sains FKIP UNS Surakarta)

BANJARMASINPOST.CO.ID - KAMPUS sebagai ladang mencetak generasi intelektual, sesungguhnya mempunyai privilege yang tidak main-main. Kampus sebagai miniatur negara memiliki konsep yang lebih independen dalam mencanangkan laboratorium demokrasi. Bahkan, kampus memiliki ruang untuk menginternalisasi prinsip kenegaraan secara ideal. Tentu, semua tergantung warga kampus dalam merespon makna demokrasi itu sendiri.

Rasanya tidak ada yang salah apabila demokrasi sebagai nilai representatif negara dicoba untuk diinternalisasikan kedalam kehidupan kampus. Selain sebagai bentuk kajian, internalisasi kehidupan negara yang bisa dilaksanakan di kampus tentu akan lebih baik karena kedalaman dan kedewasaan berpikir warga kampus biasanya lebih tinggi daripada masyarakat umum. Kampus bisa menjadi kelompok yang dewasa dalam memahami demokrasi.

Sehingga tidak salah bila kampus menerapkan sistem demokrasi berdimensi politik kenegaraan. Adanya lembaga instrumental dalam negara, ternyata juga boleh diadopsi kampus sebagai bentuk demokrasi kampus. Teori Montesquieu dengan 3 (tiga) pembagian kekuasaan, yakni legislatif, yudikatif dan eksekutif juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan kampus. Demokrasi melalui tagline “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, ternyata mampu diartikan dan direalisasikan pada tataran perguruan tinggi. Pertanyaannya, tinggal kampus mau atau tidak dalam eksperimen demokrasi ini?

Independensi Kampus
Ketika ide demokrasi memuat prinsip etika dalam politik bernegara, mestinya demokrasi memiliki napas substansi etik dalam dunia kampus. Kampus harus memandang demokrasi tidak hanya dipandang sebagai sistem semata, tetapi demokrasi juga harus dicermati sebagai etika dan moral yang ada di dalamnya. Sehingga kampus memang dituntut untuk demokratis dalam lini kehidupan akademisnya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memberikan otonomi kepada birokrasi kampus mengatur kampusnya sendiri. Otonomi yang diberikan kampus sesungguhnya tidak hanya otonomi bidang keilmuan, tetapi juga otonomi dengan mengatur mahasiswa serta dosen yang berada dalam lingkungan kampus sesuai keinginan warganya. Konstruksi birokrasi kampus juga tergantung pemegang kebijakan kampus.

Kampus sesungguhnya dapat membuat aturan sendiri dan kampus sendiri yang akan memainkannya orkestra demokrasinya. Semuanya juga tergantung kepada kuasa kampus untuk menghidupkan demokrasi atau justru set back ke kondisi di era kolonialisme. Maknanya, bahwa peran dari kehidupan kampus sesungguhnya mampu memajukan negeri atau justru kampus sendiri yang mengakibatkan suramnya demokrasi bernegara.

Kampus seharusnya memang menjadi tempat terjadi proses demokratisasi. Poin kebebasan akademik menjadi salah satu bentuk demokrasi secara makro. Tatkala kampus dituntut untuk demokratis, maka kampus harus membangun tradisi demokratis. Tradisi demokratis kampus melalui kebebasan akademik harus dibangun dengan rasionalitas demi mewujudkan watak kampus yang independen. Dialektika kampus bisa menjadikan vitamin yang menyehatkan, bukan sesuatu yang ditakutkan.

Partisipasi Demokrasi
Dalam hal ini, makna independensi yang kemudian membuat kampus makin bernilai atau tidak. Semakin independen sebuah kampus, maka akan semakin mengagumkan tingkat rasionalitasnya. Peraturan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, kalau dicermati memiliki celah independensinya. Dalam aturan itu, Mendikbudristek memiliki hak suara 35 persen untuk memilih Rektor dan Senat Universitas (atau Majelis Wali Anamah bagi PTNBH) memiliki hak suara 65 persen.

Independensi kampus harus dikonstruksikan oleh warga kampus yang harus disalurkan aspirasinya. Misalnya, pemilihan pimpinan kampus harus juga melibatkan seluruh warga kampus. Warga kampus harus dilibatkan dalam prosesnya sebagai bentuk partisipasi demokrasi. Keterlibatan atau partisipasi demokrasi kampus akan membuat dinamika kampus semakin hidup. Regulasi dibangun tidak untuk membatasi, tetapi untuk memayungi aspirasi supaya terjaga konsistensinya.

Dalam hal ini, kampus dapat mengkonstruksi mekanisme demokrasi tatkala ada hajatan pergantian kepemimpinan. Kampus juga bisa melibatkan seluruh civitas akademika dengan mengambil celah regulasi yang ada tanpa harus menabrak substansi regulasi. Otonomi kampus menjadi ruang besar untuk bisa mengakselerasikan nilai akademis dalam pusaran demokrasi. Jangan sampai otonomi sia-sia dan regulasi membelenggu demokrasi dengan dalih taat pada konstitusi tetapi abai terhadap aspirasi.

Kampus dengan berbagai organ yang ada, tidak ada salahnya diberikan porsi dalam demokrasi kampus. Mengabaikan salah satu organ kampus yang ada saja bisa mengakibatkan cacat demokrasi substansi meskipun tidak tertulis dalam regulasi. Apalagi kalau hanya minim organ yang terlibat dalam proses demokrasi tanpa melibatkan seluruh organ yang ada di dalam kampus, tentu akan memasung demokrasi. Ketakutan terhadap imbas demokrasi boleh saja, tetapi phobia demokrasi jangan sampai terjadi dalam tiap napas demokrasi kampus.

Desain demokratisasi bisa dimulai, misalnya melalui mekanisme penjaringan yang dapat dilakukan seluruh elemen kampus. Seluruh organ kampus dilibatkan dalam memberi pandangan sosok akademisi yang memiliki visi kepemimpinan lebih baik. Bisa juga rgan kampus yang kompeten lantas diberikan porsi yang proporsional membangun wacana atas sosok mumpuni dalam proses kepemimpinan kampus. Kalau perlu membuka ruang pergulatan gagasan tentang sosok kepemimpinan kampus.

Begitu pula dengan proses penyaringan kepemimpinan kampus yang lebih di dalam menyoroti aspek kompetensi kepemimpinan kampus. Keterlibatan organ kampus dibutuhkan sebagai bentuk menganalisa lebih mendalam dari sisi kualitas dan kompetensi bagi calon pemimpin kampus. Porsi penyaringan tentu tidak menyalahi regulasi, tapi sebagai bentuk membangun partisipasi demokrasi kampus. Persoalan pemilihan, penetapan dan pelantikan tinggal disesuaikan regulasi yang sesuai kuasa dan kewenangannya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved