Tajuk

Tantangan KPK

tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti perkara korupsi di HSU agar tak terkesan tebang pilih.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin membacakan vonis terhadap terdakwa korupsi dan pencucian uang, H Abdul Wahid, Senin (15/8/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SATU per satu pejabat di Hulu Sungai Utara yang terlibat korupsi telah diganjar hakim dengan hukuman.

Pertama, mantan Plt Kadis PUPRP HSU, Maliki dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah dianggap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin terbukti bersalah melakukan pidana korupsi menerima suap fee proyek irigasi di lingkungan Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Maliki juga dijatuhi hukuman denda Rp 250 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 195 juta.

Pada 7 Februari 2022, pengadilan juga memvonis Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi masing-masing satu tahun sembilan bulan penjara karena melakukan penyuapan terhadap Wahid melalui Maliki untuk mendapatkan proyek di HSU.

Terbaru, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Nonaktif Abdul Wahid dijatuhi hukuman penjara delapan tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (15/8), karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, ia juga dikenakan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menariknya, kasus ini bisa saja berlanjut ke babak baru karena Majelis Hakim yang diketuai Yusriansyah dalam putusannya juga menyebut tiga nama pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) HSU yang harus pula dimintai pertanggungjawabannya.

Mereka adalah mantan Plt Kadis Dinas PUPRP Agus Susiawanto, Kabid Cipta Karya Abraham Radi dan Kasi Jembatan Bidang Binamarga Marwoto.

Mereka dinilai terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Wahid serta Plt Kadis PUPRP HSU Maliki.

Tentu ini jadi tantangan sendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti perkara ini agar tak terkesan tebang pilih.

KPK sudah seharusnya juga melakukan penyidikan terkait nama-nama yang disebutkan majelis hakim tersebut untuk dibuktikan secara bersama-sama dan transparan.

Terlebih, majelis hakim juga telah menetapkan sejumlah barang bukti terkait korupsi dan pencucian uang yang disita dan disertakan dalam sidang perkara ini, untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk digunakan sebagai barang bukti pihak-pihak yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Artinya, sebagian bukti permulaan sudah ada. Tinggal menghimpun bukti lain. Apalagi, dalam persidangan perkara Abdul Wahid diketahui, ketiga orang tersebut memang pernah dipanggil menjadi saksi. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved