Pemilu 2024

16 Parpol Tidak Lolos Berkas, KPU Kalsel Nyatakan Verifikasi Administrasi hingga 11 September 2022

Pendaftaran partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU telah berakhir pada 14 Agustus.

Penulis: Milna Sari | Editor: M.Risman Noor
banjamasinpost.co.id/mukhtar wahid
Ketua KPU Kalsel, Sarmuji saat memantau jalannya proses rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan surat suara PSU Pilgub Kalsel di Kecamatan Martapura, Kamis (20/6/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pendaftaran partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU telah berakhir pada 14 Agustus.

Dari total 40 parpol yang mendaftar, ada 16 parpol yang berkasnya dikembalikan karena tidak melengkapi berkas persyaratan.

Sementara itu, ada 24 parpol nasional yang dokumen pendaftarannya diterima dan dinyatakan lengkap. Saat ini, KPU tengah melanjutkan proses verifikasi administrasi parpol tersebut.

Menanggapi hal tersebut ketua KPU Kalsel, Sarmuji Kamis (18/8/2022) mengatakan verifikasi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 11 September 2022.

Jadi di tenggat waktu itu pihaknya akan melakukan verifikasi terutama dari KPU kabupaten kota yang dapat tugas untuk memverifikasi administrasi berkenaan dengan NIK yang tidak ada di dalam daftar pemilih berkelanjutan, nama dari NIK yang tidak ada dan yang tidak sesuai dengan daftar berkelanjutan.

Serta peserta yang memiliki status kepegawaian atau status pekerjaan seseorang yang masih TNI Polri, ASN, kepala desa dan perangkat-perangkat lain yang diatur dalam undang-undang dilarang sebagai anggota partai politik.

Baca juga: Warga Gampa Tak Lagi Khawatir Jalan Becek, TMMD Kodim 1007/Banjarmasin ke 114 Buka Akses Jalan

Baca juga: NEWS UPDATE : Momen Jokowi Momen HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sedah Mirah dan Panembahan

Kemudian personel yang akan dikerahkan jelas Sarmuji sementara ini akan menggunakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ada di KPU Kabupaten Kota. Selain itu juga bisa ASN KPU Kabupaten Kota sebagai verifikator pelaksanaan.

"Nanti kalau verifikasi faktual itu kami akan mengSKkan dengan memberikan tugas kepada verifikator apakah nanti cukup saja ASN yang ada di KPU Kabupaten Kota dan pegawai pemerintah non pegawai negeri yang kami rekrut kemarin, itu bisa bertugas sebagai verifikator kalau mungkinkan, kalau tidak memungkinkan, kalau keperluannya terlalu banyak kami bisa merekrut dari luar," paparnya.

Sementara terkait parpol yang tidak lolos parlemen Threshold jelasnya maish dalam tahapan verifikasi administrasi. Belum dilakukan verifikasi faktual misalnya parpol yang tidak memiliki perwakilan akan diverifikasi lagi di tingkat pusat. Selain itu kepesertaan kepengurusan perempuan yang wajib 30 persen. Selain itu juga tmstatus kantor yang mendapatkan penilaian 30 persen.

Ditambah lagi ujar Sarmuji terkait tanda peserta atau keanggotaan di parpol yang juga harus memenuhi persyaratan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved