Berita Tabalong

Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi Jadi Anggota Parpol, Bawaslu Tabalong Layangkan Surat ke Instansi

Untuk memastikan tak ada penyalahgunaan data pribadi pengurus atau anggota partai politik (parpol) Bawaslu Kabupaten Tabalong lakukan ini

Penulis: Dony Usman | Editor: Irfani Rahman
banjarmasinpost/dony usman
Bawaslu Kabupaten Tabalong siapkan surat himbauan ke setiap instansi agar tak ada pencantuman nama pejabat atau pegawai sebagai anggota Pprpol 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG- Selain membuka posko aduan masyarakat, langkah lainnya juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Tabalong untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan data pribadi sebagai pengurus atau anggota partai politik (parpol).

Ini merupakan bagian tugas pengawasan yang dilakukan terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu  2024.

Data pada posko pengaduan masyarakat yang dibuka Bawaslu  Kabupaten Tabalong, hingga Jumat (19/8/2022),  sudah ada tujuh orang yang datang mengadu ke posko tekait identitasnya yang ternyata ada masuk ke dalam salah satu parpol.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Tabalong, Mahdan Basuki, mengatakan, masing-masing pelapor telah mengisi formulir surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota parpol dan melampirkan salinan KTP elektronik.

Baca juga: Program Jumat Berkah Presisi, Polsek Tanjung Tabalong Serahkan Bantuan ke Warga Penderita Stroke

Baca juga: Kemerdekaan dan Politik Indonesia

“Berdasarkan informasi yang kami terima tujuh pelapor terdiri dari dua di antaranya berstatus pegawai negeri sipil, satu berstatus PPPK (pegawai pemerintah perjanjian kerja), tiga berstatus mahasiswa, dan satu warga sipil," katanya.

Terkait hal ini, dirinya berharap adanya partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol calon peserta pemilu 2024.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan terhadap nama dan NIK melalui https://infopemilu.kpu.go.id apakah tercantum atau tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Ditambahkannya, selain membuka posko pwngaduan, Bawaslu Kabupaten Tabalong juga gencar menyampaikan imbauan pencegahan kepada sejumlah instansi yang ada di Tabalong.

Surat imbauan yang ditujukan kepada masing-masing instansi, baik itu jajaran forkopimda, badan, dinas, kantor, sekolah dan seluruh kecamatan di Tabalong.

Tujuannya, agar tidak adanya pencantuman nama pejabat maupun pegawai sebagai pengurus atau anggota parpol.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved