Berita Kalsel

Penyerapan Anggaran Belum Capai Target, Kakanwil DJPb Kalsel Akui Baru 41,75 Persen

Alokasi anggaran dana dari pusat untuk proyek pembangunan di Kalimantan Selatan ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk belanja proyek

Penulis: Salmah | Editor: M.Risman Noor
BANJARMASINPOST.CO.ID/NURHOLIS HUDA
Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Sulaimansyah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Alokasi anggaran dana dari pusat untuk proyek pembangunan di Kalimantan Selatan ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk belanja proyek, bahkan jauh dari target.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Sulaimansyah, mengatakan, semestinya sekarang sudah 70 persen, namun hingga pertengahan tahun masih 41 persenan.

Fenomena di atas disampaikan pada konferensi pers terkait penyampaian informasi publik pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk realisasi sampai 31 Juli 2022 pada Kementerian Keuangan.

"Hingga Juli tadi penyerapan APBN di Kalsel hanya 41,75 persen atau Rp10,9 triliun dari alokasi keseluruhan tahun ini Rp 26,2 triliun," beber Sulaimansyah, Selasa (23/8/2022) di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Baca juga: Panen Raya Sawi Napi Rutan Pelaihari, Bikin Bangga Petinggi Kemenkum HAM Kalsel

Baca juga: Dua Desa Naik Status Jadi Berkembang, Kadis PMD Tanahbumbu Ungkap Target 2023

Dengan target triwulan tiga yang semestinya mencapai 70 persen, maka untuk mencapai itu perlu mengejar target penyerapan selama Agustus dan September nanti.

"Problemnya dalam penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) belum diantisipasi, sehingga masih ada keraguan dalam belanja, apalagi jika itu barang itu hanya bisa secara impor. Akibatnya tidak segera dilakukan pembelanjaan, semestinya tetap impor, yang penting justifikasi bisa dipertanggungjawabkan," jelas Sulaimansyah.

Sebab itu, lanjutnya, perlu didorong peran bendahara umum daerah tidak hanya proses mencairkan uang tapi juga monitoring dan evaluasi (monev) terhadap belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Melalui Monev maka dibuat punishment (sanksi) dan reward (penghargaan) seperti di pemerintahan pusat. Jadi bagi satuan atau unit kerja yang penyerapannya bagus, maka bisa ditambah alokasi anggarannya pada tahun berikutnya. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved