Berita HST

PETI Resahkan Masyarakat HST, Pemkab Minta Dukungan Advokasi Dinas ESDM Kalsel

Upaya meminta advokasi atas maraknya aktivitas PETI ke Dinas ESDM Kalsel pun dilakukan Pemkab HST

Penulis: Hanani | Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id
Batu bara yang dikemas dalam karung, hasil penambangan manual tanpa izin atau secara illegal di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, yang ditemukan saat Forkopimcam HST melakukan pengecekan ke lapangan beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Berulangnya kegiatan pembukaan akses jalan yang berakhir dengan penambangan tanpa izin (PETI) batu bara, membuat Pemkab Hulu Sungai Tengah gerah.

Apalagi hal tersebut meresahkan mayoritas masyarakat Hulu HST yang menolak Bumi Murakata dirambang aktivitas penambangan batu bara.

Upaya meminta advokasi atas maraknya aktivitas PETI ke Dinas ESDM Kalsel pun dilakukan Pemkab HST.

Atas Nama BUpati HST H Aulia Oktafiandi, Sekda HST H Muhammad Yani melalui surat resmi tertanggal 22 Agustus 2022 menyampaikan permohonan meminta advokasi tersebut. Surat itu ditembuskan ke Bupati HST, Ketua DPRD HST, Dirjen Mineral dan Batubara, Danrem 101 Antasari, Kapolda Kalsel, Kajati Kalsel.

Baca juga: HEBOH BANGET : Viral Petugas SPBU Mirip Hotman Paris Jadi Sorotan, Sang Pengacara Ajak Bertemu

Baca juga: Switch Off TV Analog Sisa Sehari Lagi, Pemprov Kalsel Belum Tentukan Jumlah Penerima Bantuan STB

Tembusan juga ke Pusat PPE Kalimantan di Balikpapan, Kepala Balai Gagkkum KLHK Kalimantan di Samarinda, Kepala Dinas LH Kalsel, Kepala Dinas ESDM Kalsek Dandim 1002 HST, Kepala Kejari HST serta Direktur Walhi Kalsel di Banjarbaru.

Dijelaskan Sekda, PETI di wilayah Batu Harang Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan diawali pembukaan lahan untuk akses jalan menggunakan alat berat yang diawali pemilik lahan untuk kawasan wisata. Faktanya, pada akhirnya muncul penambangan illegal batu bara yang dilakukan secara manual dengan kemasan karungan siap angkut.

Selanjutnya di wilayah Kecamatan Limpasu, juga diawali pembukaan lahan sebagai akses jalanoleh pemilik lahan yang diduga aktifitas tersebut sebagai akses untuk penambangan batu bara tanpa izin. Adapun lokasinya di sekitar Gunung Titi Kecamatan Limpasu sampai Desa Nateh Kecamatan Batangalai Timur.

“Untuk itu Pemkab HST memohoh kepada Dinas ESDM Kalsel melakukan advokasi hukum terkait aktivitas dimaksud. Harapannya, dilakukan proses hukum lebih lanjut dan aparat penegak hukum juga menindak para pelaku utama, manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang yang berlaku,”kata HM Yani. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved