Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Sampaikan Pendapat Eksekutif Terkait Raperda APBD-P 2022

BANJARMASINSPOST.CO.ID, KANDANGAN - Setelah menjalani tahap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 16 Agustus lalu, kini giliran jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi. 

Pandangan umum eksekutif ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Lanjutan Tingkat I DPRD Kabupaten HSS Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten HSS di Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (22/8/2022).

Dalam kesempatan ini, Sekda HSS H Muhammad Noor mewakili Bupati HSS H Achmad Fikry, memberikan menyampaikan jawaban atas pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum rancangan peraturan daerah ini.

Adapun jawaban eksekutif terhadap tanggapan dari Fraksi PKB mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2022 agar pemulihan di bidang ekonomi lebih diperhatikan.

Serta, penanganan Jalan Tanah Abang Desa Simpur dan jembatan penghubung Desa Sirih Hulu ke Desa Asam.

Pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis dalam rangka pemulihan di bidang ekonomi dimaksud.

Sedangkan untuk penanganan jalan tanah abang Desa Simpur dan jembatan penghubung Desa Sirih Hulu ke Desa Asam, untuk penanganan jalan akan diusulkan dalam APBD tahun anggaran 2023. 

Sedangkan jembatan penghubung Desa Sirih Hulu ke Desa Asam akan diusulkan melalui DAK.

Untuk penanganan Jembatan Pabahanan di ruas jalan Binjai Sirih Hulu menuju Asam Seranggan saat ini masih dalam proses verifikasi.

Kemudian mengenai  jembatan penghubung di Kecamatan Daha Selatan, saat ini untuk pelaksanaannya masih dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jembatan dimaksud. 

"Untuk itu kami mohon dukungan dari anggota DPRD yang terhormat dan dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar," harapnya. 

Selain itu, terkait regrouping sekolah, saat ini ada 242 Sekolah Dasar yang terdiri dari 239 Sekolah Dasar Negeri dan 3 Sekolah Swasta dengan jumlah murid yang tidak merata untuk setiap sekolah.

Dengan jumlah sekolah yang besar maka berimbas kepada pemenuhan tenaga guru/pengajar. Selain itu banyaknya sekolah dasar yang mengalami kekurangan murid karena adanya beberapa sekolah yang berdekatan dalam satu desa.

Jumlah murid yang kurang ini di dalam sistem dapodik sekolah juga sudah diberi peringatan dimana jumlah murid 59 akan bertanda merah yang artinya hati-hati.

Meskipun sampai saat ini sekolah masih bisa dikategorikan valid, kondisi bangunan yang kurang terpelihara diakibatkan keterbatasan dana pemeliharan yang bersumber dari dana bos yang perhitungannya berdasarkan jumlah siswa. 

Terkait usulan DPRD mengenai penggajian karyawan perusahaan di daerah agar menggunakan bank daerah seperti Bank Kalsel.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu pemegang saham di bank kalsel selalu mendukung segala upaya yang berkontribusi terhadap kemajuan usaha Bank Kalsel. 

Akan tetapi, Pemkab HSS secara ketentuan tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan kebijakan internal perusahaan swasta di daerah.

Namun, pemerintah daerah dapat mendorong Bank Kalsel agar lebih mempromosikan program-programnya kepada perusahaan di daerah dan agar lebih mampu bersaing dengan bank milik negara maupun milik swasta.

Terkait penetapan target pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri maupun sumbangan pihak ketiga sebesar Rp 1.025.200.000 dianggap tidak rasional.

Karena pendapatan ini hanya bersumber dari sumbangan/hibah masyarakat/pengusaha secara sukarela dan tidak dipaksakan, maka dengan pertimbangan tersebut pemerintah daerah merasionalisasikan.

Jadi, target pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan sesuai dengan kondisi yang ada sebagai gambaran pada  realisasi semester pertama capaian pendapatan ini hanya sebesar Rp 330 ribu 

Selanjutnya, mengenai belanja operasi hibah dapat dijelaskan Belanja hibah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.422.016.548,

Hal itu disebabkan kenaikan belanja hibah pada saat pergeseran anggaran dengan sumber dana DAK sebesar Rp 12.009.949.900.

Kenaikan belanja hibah pada rancangan perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp 3.412.066.648 yang terdiri dari hibah kepada Polda Kalsel, hibah mesjid Loksado dan hibah Kubah Guru Kapuh.

Serta, pada belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan Rp 1.274.928.000 atau  minus 6,74 persen, dalam rangka penyesuaian updating data penerima bantuan sosial.

"Saran dan masukan fraksi mengenai seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami juga mengharapkan saran dan masukan membangun lainnya pada pembahasan-pembahasan," katanya. (AOL/*)