Berita Balangan

Pencairan BLT di Desa Aniungan Balangan Tertunda, Temukan Kasus KPM Double Data 

Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Dana Desa Triwulan tiga tahun 2022 di Kabupaten Balangan dimulai sejak Juli lalu. 

Penulis: Isti Rohayanti | Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id
Aparat Desa Aniungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan menyerahkan BLT DD kepada KPM di Desa Aniungan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Dana Desa Triwulan tiga tahun 2022 di Kabupaten Balangan dimulai sejak Juli lalu. 

Dari 154 desa yang melakukan pencarian terhadap BLT tersebut, masih ada satu desa yang belum rampung, yakni di Desa Aniungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. 

Keterlambatan pencairan BLT DD rupanya dikarenakan adanya penyesuaian data terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pasalnya dari 58 KPM di Desa Aniungan, 19 di antaranya juga mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian. 

Kepala Desa Aniungan, Gupen menerangkan, untuk penyesuaian data tersebut, pihaknya telah mengadakan Musdes yang hasilnya ada 39 KPM menerima BLT DD. 

Baca juga: Menanti Rezeki dari Batu Putih di Sungai Tiung Cempaka Kalsel, Bisa Digunakan untuk Taman

Baca juga: Panitia Aruh di Murung B Kabupaten HST akan Gelar Kegiatan Sampingan untuk Pemasukan Balai Adat

"Dari 58 KPM awal, sekarang hanya 39 KPM yang berhak menerima," katanya, Kamis (25/8/2022).

Pasca Musdes, dalam minggu ini rencananya BLT DD pun akan dibagikan kepada KPM. Tinggal mengurus proses pengambilan uang ke Bank. 

Penyesuaian data ini kata Gupen dilakukan agar penyaluran BLT DD tepat sasaran. Sehingga tidak ada penerima bantuan yang tumpang tindih.

Perihal keterlambatan penyaluran BLT DD ini pula, Kepala DSPPPAPMD Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar menerangkan aturan yang harus dijalankan oleh desa. Terutama saat ada tumpang tindih KPM untuk BLT DD. 

Sebutnya, selain Desa Aniungan, semua desa di Balangan sudah melakukan penyaluran. 

"Penundaan penyaluran BLT di Desa Aniungan memang dikarenakan adanya double data. Sehingga ada perubahan jumlah KPM," jelasnya. 

Dalam prosesnya agar pencarian bisa segera dilakukan, pihak desa pun harus menggelar Musdes terlebih dahulu yang kemudian diusulkan ke KPPN untuk persetujuan. 

"Perubahan jumlah KPM ini untuk menghindari adanya tumpang tindih KPM yang mendapatkan BLT sekaligus BST. Sehingga ada 19 KPM yang dibatalkan menerima BLT karena sudah menerima BST," jelasnya. 

Lebih lanjut Urai menyampaikan, pada triwulan ketiga ini, BLT DD diperuntukan pada Bulan Juli, Agustus dan September. Dimana setiap bulannya, KPM menerima Rp 300.000. Lalu penyaluran BLT DD untuk triwulan ke empat dimulai pada Bulan Oktober 2022. (Banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved