Berita HST

KPI Motivasi Perempuan Desa di Batara dan Limpasu HST, Berikan Semangat Jadi Pemimpin

Sejumlah perempuan di beberapa desa di Kecamatan Batangalai Utara (Batara) dan Kecamatan Limpasu mengikuti Bimbingan Teknis Kepemimpinan

Penulis: Hanani | Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id
Koalisi Perempuan Indonesia,Kementerian PPPA bersama peserta Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan dari desa-desa di Kecamatan Batangalai Utara dan Kecamatan Limpasu, Jumat (26/8/2022) di Aula Kecamatan Batara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sejumlah perempuan yang tinggal di beberapa desa di Kecamatan Batangalai Utara (Batara) dan Kecamatan Limpasu mengikuti Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Pedesaan, yang digelar Jumat (26/8/2022) sampai 28 Agustus 2022 mendatang.

Kegiatan yang digelar Ormas Koaliasi Perempuan Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tersebut bertempat di Aula Kantor Kecamatan Batara.

Adapun pesertanya, terdiri kader PKK desa, Kades Posyandu desa, Bidan desa, remaja puteri serta perwakilan dari kelurahan dan kecamatan.

Kegiatan dibuka resmi oleh Divisi Kepengurusan Organisasi KPI Welly Kono, juga dihadiri Riri Taher dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), para Kades dan Camat di Kecamatan Batara dan Limpasu. Juga Kabid PPPA Dinas Sosial, KB dan PPPA HST serta Perwakilan dari Dinas PPPA Kalsel, Suharto.

Baca juga: Jadi Barista Sejak Kuliah, Pemuda Banua Ini Pun Dipercaya Jadi Juri Kompetisi Kopi Internasional

Baca juga: Ramaikan Hari Jadi Polwan ke-74, Ratusan Polwan Polda Kalsel Jalan Sehat Bersama Kapolda 

Welly Kono dari KPI menjelaskan, Bimtek ini bertujuan mengedukasi perempuan di desa, Khususnya di Kecamatan Batara dan Limpasu agar termotivasi terlibat langsung dalam politik maupun pengambilan keputusan atau kebijakan public, khususnya di tingkat desa.

“Diharapkan ada penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, baik untuk diri sendiri, keluarga hingga keterlibatan di Musrenbang,”kata Welly.

Disebutkan, keterlibatan perempuan di politik praktis maupun dalam hal pengambilan keputusan di berbagai institusi saat ini masih rendah. Idealnya, perempuan harus berperan ikut merumuskan masalah, menyampaikan usul, dan mengawal pembangunan dalam hal ini di tingkat desa.

Memastikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal lainnya terakomodasi dengan baik.

“Kemudian memastikan apakah partisipasi perempuan sudah dilibatkan atau belum dalam proses musyawarah,”tambah Welly.

Menurutnya, perempuan selama ini punya peran besar dalam lingkup keluarga.

Tak hanya mampu mengurus anak, suami, memanajemen keuangan atau belanja keluarga serta rumah tangga. Tapi juga berpengalaman mengurus disabilitas, lansia dan lainnya, sehingga perannya sangat multitasking.

Meski secara kesetaraan sudah diberi kesempatan, jelas Welly, namun untuk di desa terkadang maaih terkendala tradisi. Seperti perempuan tak boleh banyak bicara di depan public, termasuk akses sumber ekonomi yang belum kuat, membuat perempuan pesimistis terjun di dunia politik praktis.

“Jadi kegiatan ini memberikan wawasan kepada perempuan desa, agar mereka memanafaatkan potensi otodidak yang dimiliki dalam memimpin dan mengembangkannya untuk mengambil peran strategis,”pungkasnya.

Sementara itu, Riri Taher dari Kementerian PPPA menyatakan, pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan perempuan. Faktanya masih terjadi kesenjangan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan sosial budaya serta politik.

“Kelihatannya perempuan di Indonesia sudah maju. Tapi sebenarnya masih tertinggal karena masih banyak yang tak bisa menikmati pembangunan, khususnya di bidang politik dan pengambilan keputusan,”kata Riri.

Untuk itu, sebut dia, butuh strategi sehingga Bimtek ini menjadi penting. Apalagi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan saat ini hampir sama.

Diakui masih banyak kebijakan belum berpersfektif gender, khususnya menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Seperti program desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi isu prioritas, karena masih sedikitnya Kades perempuan.

“Kades perempuan masih di bawah 5 persen dari total desa se Indonesia,”tutupnya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved