Tajuk

Ironi Korupsi Akademisi

KPKtelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Prof Karomani, Rektor Unila dan enam orang terkait lainnya

Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/istimewa
Ribut Lupiyanto Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA). 

Faktor yang menjerumuskan mereka dalam kubangan korupsi di antaranya jebakan kepentingan politik, godaan nafsu duniawi, keteledoran administratif, buta hukum, atau lainnya.

Beberapa langkah dapat ditempuh guna merehabilitasi nama baik dunia pendidikan. Pertama, gelar profesor hendaknya hanya disematkan ketika penyandangnya beraktivitas dalam kegiatan akademik.

Guru besar adalah kehormatan akademik bukan gelar berijazah. Profesor meskipun melekat secara personal, namun sebaiknya ditanggalkan saat penyandangnya menjabat sebagai birokrat atau pejabat, baik di kampus maupun pemerintahan.

Personal saat menjalankan aktivitasnya sebagai menteri, anggota legislatif, anggota yudikatif, petinggi komisioner lembaga negara, dirjen, dan sejenisnya tidak selayaknya menyematkan gelar profesor pada dirinya. Hal ini dapat menyelamatkan kesakralan profesor agar tidak bersandingan dengan sebutan koruptor.

Kedua, akademisi harus melek politik, hukum, dan administrasi negara. Hal ini untuk menyiapkan diri ketika dibebani amanah sebagai pejabat publik.

Kompetensi ini akan melindunginya dari tarik menarik kepentingan politik. Akademisi tidak akan lagi menggadaikan idealismenya meski dalam keterpaksaan akibat jebakan politik.

Ketiga, pendidikan karakter antikorupsi mesti terus diperkuat dalam dunia akademik. Pendidikan antikorupsi tidak hanya ditujukan bagi siswa atau mahasiswa, tetapi pertama kali justru harus menyentuh pendidiknya. Spiritualisme dan budi pekerti hendaknya menjadi pondasi yang kokoh dalam pendidikan antikorupsi.

Giddens (2001) mengisyaratkan bahwa peradaban modern menunjukkan kondisi bahaya yang justru berasal dari internal, lebih dahsyat dibandingkan dari pengaruh eksternal.

Menurutnya, peradaban materialisme tidak dapat dipertahankan lagi dan akan lahir pandangan baru sebagai dasar peradaban zaman, yaitu agama dan filsafat kehidupan kontemporer.

Prof T Jacob (2005) juga pernah menggagas diberlakukannya konsep Indeks Moralitas Manusia untuk menilai sejauh mana realisasi moralitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Semua itu menguatkan peran penting aspek moral dan spiritual sebagai benteng pencegahan tindak korupsi.

Keempat, sanksi etik yang mendidik dan tegas harus diterapkan kepada kalangan akademisi yang terbukti korupsi. Sanksi yang dapat diberikan mulai dari daftar hitam, skorsing, penurunan pangkat atau golongan, hingga pencabutan gelar. Sanksi itu diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku dan efek takut bagi akademisi lain.

Ruh pendidikan yang berkarakter mesti dipertahankan dan terus di pupuk. Ki Hajar Dewantoro telah meletakkan karakter pendidikan dalam filosofi yang fenomenal, yaitu “Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani” atau di depan menjadi teladan, di tengah berinisiatif membangun kehendak, dan di belakang terus mendorong dengan berpartisipasi aktif.

Filosofi itu seharusnya terus dikontekstualisasi pemaknaan dan penerapannya.

Keseriusan dan komitmen tinggi semua insan pendidikan menjadi kunci rehabilitasi peran sentralnya dalam pemberantasan korupsi. Autokritik harus terus dibangun melalui berbagai kasus yang membelit civitasnya.

Semua ini diharapkan membawa buah manis ke depan dimana tidak akan terdengar lagi gelar koruptor disandingkan pada sosok profesor.

Pendidikan juga diharapkan dapat memberikan korelasi positif bagi spirit antikorupsi. Profesor memang juga manusia, namun terjerembab sebagai koruptor sulit masuk nalar dan mesti dilakukan pencegahan. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved