Tajuk

Skema Baru Pensiun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melontarkan idenya untuk merombak skema pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Editor: Hari Widodo
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

BANJARMASINPOST.CO.ID - DI tengah keterbatasan anggaran dan utang pemerintah yang terus menumpuk, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melontarkan idenya untuk merombak skema pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selama ini anggaran untuk pensiunan dinilai membebani keuangan negara, hingga mencapai Rp 2.800 triliun.

Estimasi tanggungan negara untuk pensiunan PNS itu terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 900 triliun dan Rp 1.900 triliun pada pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan rencana yang sudah disusun sejak lama yakni mengubah skema pensiunan yang saat ini pay as you go menjadi fully funded.

Dalam skema saat ini, perhitungan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang diterima.

Skema ini juga berlaku bagi TNI dan Polri. Perbedaannya skema pensiunan PNS diatur oleh PT Taspen dan TNI/Polri oleh PT Asabri. Namun, keduanya sama-sama dibayar oleh APBN.

Sri Mulyani pun mengajak DPR membuat UU Pensiun, agar skema pembayaran pensiun bisa direformasi, hingga tidak lagi seluruhnya mengandalkan APBN.

Rencana perubahan skema pensiunan ini sebenarnya sudah dibahas di pemerintahan sejak 2019 silam, dan awalnya direncanakan bisa diimplementasikan pada 2020 lalu. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi karena terhalang pandemi Covid-19.

Kini, bila sudah disampaikan ke DPR, masalah skema atau model yang dipergunakan nantinya seperti apa, rasanya sudah banyak contoh dari berbagai negara di dunia yang bisa dipakai. Tinggal bagaimana pemerintah memberi jaminan agar skema baru tidak merugikan para pensiunan.

Selain itu, bila melihat lamanya pembahasan, segera saja diputuskan. Jangan menunggu terlalu lama. Karena terkait anggaran yang makin lama makin membengkak. Bila menunggu terlalu lama, apalagi mendekati pemilihan umum 2024, malah justru makin sulit diputuskan.

Siapapun yang memimpin, atau mencalonkan diri, tentu tak ingin popularitasnya tergerus atau dianggap mengabaikan nasib para pensiunan atau PNS yang nanti bakal purnatugas.

Politisi tentu berhitung, berapa juta suara pensiunan, dan keluarga PNS yang akan hilang, hanya gara-gara isu semacam ini.

Kemudian bila memang tujuannya efisiensi, tunjukan juga bahwa pemerintah benar-benar bisa melakukan pengiritan anggaran.

Jangan sampai dana yang sudah terpangkas dari para pensiunan, ujung-ujungnya dipakai untuk perjalanan pejabat dinas, atau membeli mobil dinas operasional. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved