Tajuk

Jaring Pengaman

DI tengah panasnya kabar rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah mengumumkan akan menyalurkan kembali, Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Editor: Hari Widodo
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

BANJARMASINPOST.CO.ID - DI tengah panasnya kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan akan menyalurkan kembali, Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Kebijakan ini memang digadang sebagai salah satu jaring pengaman sosial, jika harga BBM bersubdisi jadi naik akibat melejitnya harga minyak mentah dunia.

Penyaluran BSU bukanlah hal baru. Bantuan ini merupakan program pemerintah yang menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam kategori Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

Pada tahun 2020, BSU dialokasikan sebesar Rp 29,76 triliun untuk 12.403.896 pekerja yang memenuhi persyaratan dan diatur dalam Permenaker No 14/2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19. Sedangkan di tahun 2021, anggaran BSU turun menjadi hanya Rp 8,78 triliun untuk 8.780.350 pekerja.

Sementara BSU 2022, merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.

BSU 2022 ini dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun. Rencananya bantuan disalurkan mulai September 2022.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, kebijakan ini bertujuan membantu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Namun, pemerintah tentunya harus memerhatikan pula nasib sebagian kalangan masyarakat yang bakal terdampak kebijakan tak populis penguasa, tapi tidak mendapatkan bantuan.

Seperti pendapat Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Handry Imansyah, kelompok hampir miskin juga harus mendapatkan bantuan.

Mereka ini seperti kalangan ojek online (ojol). Kelompok ini termasuk yang rentan jatuh miskin, lantaran harga BBM naik. Belum lagi inflasi yang akan makin membuat daya beli terjun bebas.

Sudah selayaknya pemerintah melindungi semua kalangan dan golongan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan merata. Jika tidak melalui bantuan uang, bisa dengan memberikan stimulus atau keringanan berusaha lainnya. Jangan malah dibebani dengan kebijakan yang makin bikin sulit, seperti kenaikan tarif ojol. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved