Berita Kotabaru

Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Begini Alasan Nelayan di Kotabaru Kalsel

Para nelayan di Kotabaru Provinsi Kalsel tetap menolak kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi walaupun ada subsidi transportasi

Penulis: Herliansyah | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/roy
Ilustrasi-KAPAL nelayan di Pagatanbesar tambat di sungai setempat. Saat ini mereka banyak yang memilih libur melaut karena hasil yang didapat tak sebanding dengan ongkos. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Jaring pengaman sosial berupa subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan jelang kenaikan BBM bersubsidi tetap tak membuat para nelayan melunak. 

Mereka tetap keberatan dengan rencana kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

Nelayan di Kotabaru, Zaenal mengaku dengan kebijakan tersebut. Nelayan tradisional di Desa Rampa merasakan selama ini sebelum terjadi kenaikan, kebutuhan BBM untuk operasional nelayan sangat kritis, apalagi jika harganya dinaikan.

"Selama ini saja, melautnya banyak menumpuk-numpuk hutang. Tidak ada mendapat hasil yang potensial," katanya.

Karena tidak bisa beroperasi jauh, ditambah lagi cuaca ekstrem terjadi saat ini. Untuk mendapatkan BBM, selama ini nelayan mendapat pasokan dari AKR melalui SPBB dengan menggunakan kartu ID.

Baca juga: Daerah Tunggu Mekanisme Pengalihan Subsidi BBM, Sopir Merasa Belum Pernah Didata

Baca juga: Harga BBM Terbaru Kamis 1 September 2022 di Semua SPBU di Indonesia, Pertalite hingga Pertamax Turbo

"Untuk mendapatkan pun sulit. Misal ingin berangkat (melaut) hari ini, antre hari itu juga tidak mungkin dapat. Antre harus bermalam," terang Zaenal.

Jatah BBM subsidi seharusnya mendapatkan 175 liter, sekarang hanya 150 liter perorang. "Ya mungkin karena jumlah nelayannya bertambah," ucapnya.

Ditambah lagi kadang terjadi cuaca ekstrem, namun soal cuaca tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana cara mengantisipasi, saat cuaca ekstrem perahu nelayan tidak bisa beroperasi terlalu jauh.

Cara mengantisipasinya, nelayan mempunyai alat alternatif. Yang bisa digunakan dengan wilayah operasi yang tidak jauh.

"Bicara hutang tidak bisa dihindari karena hasil tangkap tidak berlebihan. Kalau ingin tangkapan berlebih, wilayah tangkapan harus jauh, empat mil laut," katanya.

Itupun tetap bergantung musim, maka dari itu perlu alat tangkap di wilayah operasi paling dekat. Hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Ketua Apindo Kalsel Meminta Pemerintah untuk Menunda Kenaikan Harga BBM

Misal alat tangkap gondrong, lampara, bisa dioperasikan dekat pesisir pantai dan selat perairan.

Menyinggung soal besaran bantuan akan disalurkan pemerintah, lanjut Zaenal, dengan besar Rp 600 ribu tergolong mencukupi, namun bagi mereka yang mendapat.

Oleh karena itu, paling penting sebelum bantuan disalurkan data penerima benar-benar mereka yang berhak menerima. "Data penerima harus di update lagi agar lebih tetap sasaran," pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved