Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, PMII Kalsel: Pemberian BSU Hanya Pengalihan Isu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyangsikan kebijakan baru pemerintah soal harga BBM bersubsidi.

Sejak Sabtu (3/9/2022), pemerintah menetapkan tarif Pertalite di angka Rp 10.000 per liter, dari sebelumnya Rp7.650. Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax yang sebelumnya Rp12.500 sekarang Rp 14.500 per liter.

Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Bagi PMII Kalsel, pemberian BSU tersebut adalah pengalihan isu. Sebab, kebijakan itu hanya dirasakan dalam jangka pendek.

“Sedangkan dampak dari kenaikan harga BBM ini akan luas, bahan pokok dan biaya transportasi tentu bakal ikut naik,” ucap Ketua PMII Kalsel, Khairul Umam, usai aksi di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Pemprov Kalsel Siapkan Rp 39 Miliar Bansos Transportasi Pengalihan Subsidi BBM

Baca juga: Harga BBM Bersubsidi Naik, Tarif Ojek Pangkalan di Banjarmasin Juga Ikut Naik

Baca juga: Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di DPRD Kalsel, Ini Lima Tuntutan PMII Kalsel

Di samping itu, Umam menilai pemberian bantuan dari pemerintah selama ini banyak yang tidak tepat sasaran.

Misalnya seperti bantuan sosial (bansos) akibat Covid-19. Alih-alih memberi ke yang membutuhkan, bansos itu malah dikorupsi oleh pejabat yang berwenang.

Menurutnya, mending pemerintah tak perlu memberi bansos, dengan catatan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kita tetap mengawal isu ini. Jika dalam bulan ini harga BBM tidak turun, kami akan aksi lagi,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)