Berita Banjarmasin

Gugatan Warga Terkait Revitalisasi Pasar Batuah Tidak Diterima, Begini Penjelasan PTUN Banjarmasin

Gugatan warga kampung Batuah terkait dengan rencana revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemko Banjarmasin ditolak PTUN Banjarmasin

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/fran rumbon
Suasana sidang terkait revitalisasi Pasar Batuah di PTUN Banjarmasin beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gugatan warga kampung Batuah terkait dengan rencana revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemko Banjarmasin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tidak diterima.

Majelis hakim dari PTUN Banjarmasin menyatakan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dinyatakan sah.

Humas PTUN Banjarmasin, Tamado Dharmawan menerangkan putusan ini belum menyentuh tentang pokok perkara, yang mana objeknya adalah SK Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 tentang revitalisasi Pasar Batuah.

"Tergugat mengajukkan eksepsi dalam jawabannya. Nah menurut majelis eksepsi tentang kompetensi absolut ini terbukti oleh majelis, sehingga terkait dengan diterimanya eksepsi kompetensi absolut ini, majelis tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya," katanya.

Baca juga: Dana Pembantuan Kemendag Terancam Hangus, Disperindagin : Revitalisasi Pasar Batuah Bisa Pakai APBD

Baca juga: Sidang Lanjutan Pasar Batuah Banjarmasin, Tergugat Menghadirkan Ahli

Dibeberkan oleh Tamado bahwa eksepsi tergugat (Pemko Banjarmasin) tentang Kompetensi Absolut yakni bahwa PTUN Banjarmasin tidak berwenang karena esensi dari perkara yang muncul adalah terkait sengketa kepemilikan versi para pihak.

"Yaitu penentuan siapa sesungguhnya yang paling berhak atas bidang tanah yang menjadi lokasi program objek sengketa. Dan itu menurut majelis, bukan ranah PTUN Banjarmasin untuk memeriksa sengketa tersebut, tapi masuk wilayah pengadilan negeri," katanya.

Terkait hal ini pula lanjutnya bahwa gugatan dari penggugat untuk membatalkan SK Wali Kota Nomor 109 belum dibahas.

"Pemohon meminta dibatalkannya SK Wali Kota Banjarmasin terkait revitalisasi Pasar Batuah. Dan majelis belum menilai sampai kesitu. Apakah itu diterbitkan sudah sesuai aturan atau belum, belum sampai kesitu," ungkapnya.

Baca juga: Pencocokan Data Masih Belum Klop, Mediasi Pasar Batuah Banjarmasin Belum Bisa Dilaksanakan

Untuk itu pula Tamado pun menjelaskan putusan tersebut bukanlah menolak, namun tidak diterima saja.

"Kita belum masuk ke pokok perkara sehingga bahasanya bukan ditolak tetapi tidak diterima. Para pihak dapat menempuh upaya hukum lanjutan sejak putusan ini dibacakan, yaitu banding ke PTUN Jakarta," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved