Berita Banjarmasin

PNS Kasubag Pengawasan di Bawaslu Banjarmasin Jadi Korban Pencatutan Nama dan NIK oleh Parpol

Pencatutan nama dan NIK di Sipol terjadi di Banjarmasin, Bawaslu sudah menerima delapan aduan.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/frans rumbon
Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belum lama tadi masyarakat diresahkan dengan adanya pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan namanya dicatut oleh partai politik (parpol) dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol) yang bisa diakses melalui laman infopemilu.kpu.go.id.

Sipol merupakan alat bantu untuk partai politik menghimpun daftar keanggotaan partai, guna mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Pencatutan nama dan NIK di Sipol ini juga terjadi di Banjarmasin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin sudah menerima delapan aduan.

Baca juga: Bawaslu Tabalong Bersiap Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Gencar Sosialisasikan di Medsos

Baca juga: Bawaslu Tabalong Surati Parpol, Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Soal Pencantuman Nama

"Sekitar seminggu ini, kita sudah menerima delapan aduan terkait pencatutan nama dan NIK ini. Mereka merasa tidak jadi anggota parpol tapi setelah dicek di situs, ternyata terdaftar," ujar Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar kepada banjarmasinpost.co.id.

Yasar membeberkan, yang menjadi korban dari pencatutan nama dan NIK untuk parpol di Banjarmasin ini dan sudah mengadu, salah satunya berstatus PNS.

Bahkan PNS tersebut saat ini tercatat menjabat Kasubag Pengawasan di Bawaslu Banjarmasin.

"Satu orang PNS di Bawaslu Kota Banjarmasin. Jadi setelah dicek oleh Kasubag kita, ternyata ada namanya. Kaget, lalu kita tindaklanjuti dengan memasukkannya ke help desk KPU dan juga kita surati parpolnya. Kita menyayangkan parpol yang tidak selektif dalam membuat data keanggotaan," katanya, Rabu (7/9/2022) malam.

Yasar menerangkan, pihaknya sudah menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima tersebut.

"Sudah kita masukkan ke help desk dan kita sampaikan juga datanya ke KPU Banjarmasin," terangnya.

Adanya pencatutan nama dan NIK oleh parpol ini, lanjut Yasar, tentunya bisa merugikan masyarakat, terlebih yang berstatus ASN.

"Kasihan juga kan masyarakat bisa dirugikan. Misalnya ketika ingin menjadi penyelenggara pemilu, kemudian juga ASN kan tidak boleh ikut parpol maka bisa diberhentikan nantinya," katanya.

Baca juga: Awasi Verifikasi Parpol, Bawaslu Tapin Temukan 538 Nama Diduga Ganda Dalam SIPOL

Bahkan pencatutan nama oleh parpol ini, juga bisa dijerat pidana.

Apalagi jika benar-benar merugikan warga yang dicatut namanya.

"Kan pidananya ada. Jadi masing-masing individu saja, karena delik aduan. Kalau merasa dirugikan, kalau mau melaporkan silakan saja ke kepolisian," tegasnya.

Masih terkait dengan adanya aduan pencatutan nama dan NIK ini, Yasar yakin jumlah korbannya bisa lebih banyak lagi di Banjarmasin.

"Ada kemungkinan lebih dari delapan. Aduan terkait hal ini terus kami buka sampai nanti penetapan parpol di Desember 2022, dan kami berharap juga masyarakat bisa mengeceknya sebelum terlambat," pungkasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved