Berita Kotabaru

Angkutan Batu Bara Lewat Jalan Umum, Dishub Kotabaru Khawatirkan Masyarakat, Ini Penjelasan PT STC

Dua titik lokasi lintasan angkutan hasil tambang PT Sebuku Tanjung Coal (STC) yaitu di Desa Salino dan Desa Sungup Kanan

Penulis: Herliansyah | Editor: Eka Dinayanti
Rian untuk BPost
Kadishub Kotabaru Khairian Anshari 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kotabaru Khairian Anshari menyebut tidak ada diminta rekomendasi atau mengeluarkan rekomendasi untuk dua titik jalan crossing lintasan truk angkutan batu bara di Kecamatan Pulaulaut Tengah.

Dua titik lokasi lintasan angkutan hasil tambang PT Sebuku Tanjung Coal (STC) yaitu di Desa Salino dan Desa Sungup Kanan, menurut Khairian bukan kewenangannya karena status jalan strategia provinsi dan jalan nasional.

Ia merincikan status jalan provinsi berlokasi di Desa Salino menjadi kewenangan provinsi, sedangkan jalan nasional di Desa Sungup Kanan untuk pemberian dispensasi pemerintah pusat yang mungkin melalui pihak Balai Jalan.

"Apakah ada dan tidaknya rekomendasi yang jelas Dinas Perhubungan (Kotabaru) tidak diminta rekomendasi dan memberikan rekomendasi," tegas Khairian, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Peduli Korban Kebakaran di Gunung Rely, Wakapolres Kotabaru Serahkan Bantuan

Baca juga: BPBD Kotabaru Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di Kawasan Gunung Rely

Namun diakui Khairian, pihaknya ada berkoordinasi dengan pihak yang memiliki crossing.

Hanya konteksnya tidak mempertanyakan soal crossing, sebab ada kewenangan masing-masing.

Lanjut Khairian, pihaknya sebagai pemangku wilayah hanya mendeteksi terkait upaya keselamatan bagi pengguna jalan.

"Kami memastikan rambunya atau pencahayaan seperti apa, adakah petugas yang berjaga. Jadi lebih ke upaya pencegahan dan penanggulangan. Antisipasilah. Lebih ke situ," ucapnya.

Untuk hal itu, sambung Khairian pihaknya telah berkoordinasi ke perusahaan dan provinsi.

"Mengingatkan, karena itu kewenangan provisi. Tolong juga soal keselamatannya," beber Khairian.

Sementara itu, Humas PT STC, Rony mengatakan, sejak diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020, pemerintah telah mengubah prosedur perizinan usaha menjadi Risk-Based Licensing Approach - pendekatan yang dilakukan melalui satu platform, yaitu Online Single Submission (Perizinan Daring Terpadu atau OSS).

Baca juga: Ringankan Beban Masyarakat Pascakenaikan BBM, Polres Tapin Bagikan Sembako

Baca juga: Kasus Stunting di Tapin Capai 33 Persen. Pemkab Tapin Canangkan Progrm Bapak Asuh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

Kementerian/lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.

Menurut dia, secara kelembagaan, sudah berkoordinasi dengan dishub dan pihak dishub pun menyampaikan terkait upaya-upaya keselamatan.

"Allhamdullilah sesuai komitmen kami upaya tersebut sudah kami penuhi. Rambu-rambu, fasilitas keselamatan termasuk pos petugas jaga sudah kami tempatkan di posisi sebagaimana kondisi sekarang di lapangan," terang Rony.

banjarmasinpost.co.id/helriansyah

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved