Opini Publik

Titik Terang Jalan Terjal RUU PDP

105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online dijual seharga Rp 5.000 dolar AS (Rp 74,4 juta).

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id
Muhammad Iqbal Khatami (Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu) 

Oleh : Muhammad Iqbal Khatami, (Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu)

BANJARMASINPOST.CO.ID - PERLINDUNGAN data pribadi menjadi permasalahan klasik di tengah derasnya arus digitalisasi di Indonesia. Rentetan kasus-kasus dugaan pelanggaran data pribadi bermunculan dan menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Misalnya saja ketika berbicara isu kebocoran dan pencurian data, pada Mei 2021 terjadi kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia (WNI) peserta BPJS Kesehatan. Kemudian pada Agustus lalu, sekitar 17 juta data pelanggan PLN dan 26 juta data histori pencarian IndiHome diduga diperjualbelikan di internet.

Hingga yang terakhir, pada awal September lalu ditemukan sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online dijual seharga Rp 5.000 dolar AS (Rp 74,4 juta).
Meskipun baru-baru ini, KPU membantah isu tersebut dan mengklaim bahwa data tersebut bukan berasal dari KPU. Meski begitu, dari banyak rentetan tersebut publik tidak pernah mendapat titik terang terkait perkembangan kasus dugaan pencurian data tersebut, terutama berkaitan dengan penindakan dan pemberian sanksi secara hukum.

Dari kejengahan publik akan banyaknya kasus-kasus tersebut, pada 7 September 2022 lalu publik mendapat angin segar setelah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) bersama-sama pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU tersebut telah selesai dibahas di tingkat panja (panitia kerja) dan akan ditindaklanjuti ke pengambilan keputusan tingkat II pada saat rapat paripurna DPR RI menjadi UU.

Dalam perjalanannya, RUU PDP telah melewati lika-liku panjang. RUU ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sejak 24 Januari 2020 lalu, kemudian ditarget selesai sejak pada Oktober 2020 lalu, namun harus melewati jalan terjal yang panjang hingga bisa menemui titik terang baru-baru ini. Dalam naskah finalnya, RUU PDP terdiri dari sebanyak 16 Bab dan 76 Pasal. Jumlah pasal tersebut bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 lalu.

Ada tujuh penegasan larangan perbuatan dalam RUU PDP berkaitan dengan potensi merugikan pemilik data pribadi. 1) RUU PDP melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi; 2) setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya; 3) setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya; 4) setiap orang dilarang secara melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar pelindungan Data Pribadi; 5) setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang; 6) setiap orang dilarang memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain; dan 7) RUU PDP melarang setiap orang menjual atau membeli Data Pribadi.

Adapun jenis-jenis Data Pribadi yang dilindungi diatur dalam Bab II pasal 4 ayat (1), di dalamnya terbagi menjadi dua yaitu data pribadi yang sifatnya umum dan data pribadi yang sifatnya spesifik. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan Keampuhan Penegakan
Jika nantinya RUU PDP ini sudah disahkan, maka Indonesia akan sejajar dengan Negara-negara maju lain seperti AS dan Britania Raya serta Uni Eropa yang sudah lama memiliki perundangan sejenis UU PDP.

Namun tentu saja dalam penegakannya akan berimplikasi pada banyak tantangan, salah satunya adalah keampuhan penindakan. Publik tentu akan mempertanyakan sejauh mana ketegasan pemerintah terutama terhadap korporasi-korporasi besar dan multinasional pelanggar perlindungan data.

Di samping itu, tantangan penegakan lainnya adalah pada pengaturan tata kelola kelembagaan yang akan menjadi bagian cabang kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Nantinya, lembaga pengawas akan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) setelah pengesahan RUU PDP.

Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center tahun 2021 menunjukkan lebih dari 60 persen masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP, bahkan hanya 31,8% perusahaan yang mengetahuinya.

Hal tersebut menjadi penegasan bahwa penegakan aturan PDP nantinya tidak cukup hanya sebatas sanksi, namun juga butuh pembangunan kesadaran dan pengawasan bersama, termasuk penanaman pemahaman terkait perlindungan data pribadi secara masif kepada seluruh elemen.Disamping sosialisasi pasal per pasal, sosialisasi terkait metode ini juga diperlukan.

Rancangan RUU PDP yang telah melewati uji publik yang berliku dan panjang ini diharapkan mampu menjadi sebuah instrumen kebijakan guna meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kehadirannya juga sekaligus selaras dengan kian meningkatnya interaksi masyarakat di dunia digital, yang tentu saja kebutuhan akan ekosistem digital yang kondusif dan aman semakin dibutuhkan, terutama berkaitan dengan data pribadi. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved