Berita Kabupaten Banjar

Akhirnya, Kenaikan Tarif Dievaluasi PTAM Intan Banjar Setelah Pertemuan di Martapura Kalsel

Direksi PTAM Intan Banjar janji mengevaluasi kenaikan tarif beban setelah bertemu anggota DPRD Kabupaten Banjar di Martapura, Selasa (13/9/2022).

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ALPRI WIDIANJONO
Kantor PT Air Minum Intan Banjar di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kabar baik, kenaikan tarif beban yang sudah diumumkan dan disosialisasikan kepada pelanggan akan dievaluasi manajemen PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banjar dengan manajemen PT Air Minum Intan Banjar di Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (13/9/2022).

Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Banjar itu dipimpin Ketua Komisi II, M Zaini, SPd, MPd, berlangsung di ruang Komisi II membahas keluhan pelanggan PTAM Intan Banjar (dulu bernama PDAM Intan Banjar).

Turut hadir, Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Banjar yang memilih menunggu rapat manajemen PTM Intan Banjar bersama RUPS membahas kenaikan tarif air ledeng tersebut.

Baca juga: DPRD Kota Banjarbaru Minta Kenaikan Tarif Beban Tetap Ditunda, Begini Respon PTAM Intan Banjar

Baca juga: Bahas Soal Biaya Beban Tetap, DPRD Kota Banjarbaru Minta PTAM Intan Banjar Tunda Kenaikan Tarif

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Pahmi, senang karena  dalam rapat dengar pendapat itu tercapai kesepakatan bahwa kenaikan akan direview setelah rapat umum pemegang saham.

Direktur Utama PTAM Intan Banjar, Abdullah Saraji, mengklaim, penyesuaian tarif ini sudah sesuai aturan dan berdasarkan saran dari BPKP Kalsel.

Sebelumnya, penolakan kenaikan tarif dari PTAM Intan Banjar disuarakan mahasiswa yang bergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Martapura.

Mereka berorasi dan menyampaikan surat pernyataan yang diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Banjar, belum lama ini.

Baca juga: Dua Kali Terjadi Penyerangan di Jembatan HKSN Banjarmasin, Warga Ini Pun Merasa Khawatir

Baca juga: Kasus 2 Bayi Dibuang di Astambul dan Mataraman Kabupaten Banjar Kalsel Masih Diselidiki Polisi

Sedangkan Amar Fathillah, warga Kota Martapura Kabupaten Banjar, mengaku aneh kalau kebijakan penyesuaian tarif air ledeng itu salah satunya berdasarkan saran ataupun kajian dari BPKP Kalsel.

Menurutnya, semangat penyertaan modal pemerintah yang disetujui DPRD Kabupaten Banjar agar BUMD tak berbisnis dengan masyarakat.

"Alasan kajian dari BPKP itu juga dipertanyakan, apakah BPKP punya peralatan untuk menghitung deposit air yang diproduksi PT Air Minum Intan Banjar," katanya.

Menurutnya, justru Kabupaten Banjar terdapat air melimpah dan memiliki sumber dari aliran Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa.

Baca juga: Tinggal di Emperan Cempaka Raya Banjarmasin, Tunawisma Ini Lebam-lebam Dihajar Orang Tak Dikenal

Baca juga: Aksi Damai Sopir Angkot di Banjarbaru, Tuntut BRT Setop Angkut Penumpang di Pasar Sekumpul

"Jika musim hujan hingga air berlimpah, malah sebagian besar tenggenang kebanjiran," katanya. 

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved