Opini Publik

Dinamika Koalisi Pilpres Cenderung Cair

Membandingkan dengan dua Pilpres terakhir di tahun 2014 dan 2019 Pemilu 2024 memang menghadirkan dinamika yang lebih sulit diprediksi.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Paulus Mujiran, Pengamat Politik, Direktur The Soegija Foundation, di Semarang 

Oleh: Paulus Mujiran, Pengamat Politik, Direktur The Soegija Foundation, di Semarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - PETA koalisi partai politik (parpol) dalam menghadapi Pemilu 2024 masih cenderung cair. Selain belum berani menyebut nama yang akan dicalon presidenkan (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) bentuk koalisi belum lagi sempurna. Tiga partai yakni Golkar, PPP dan PAN yang sudah mendeklarasikan diri pun menjadi gamang ketika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa secara sepihak dipecat oleh Majelis Pertimbangan partai digantikan oleh Muhammad Mardiono.

Sementara Partai Gerindra dan PKB yang belakangan ini terlihat mesra juga belum bersikap. Peta koalisi akan tergambar dengan jelas manakala parpol-parpol itu sudah berani ambil sikap dengan jelas. Meminjam Djayadi Hanan(2022) koalisi untuk Pilpres harus mengandung dua unsur sekaligus yakni kecukupan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sejauh ini belum ada parpol manapun yang memenuhi kriteria itu.

Membandingkan dengan dua Pilpres terakhir di tahun 2014 dan 2019 Pemilu 2024 memang menghadirkan dinamika yang lebih sulit diprediksi. Di kedua pemilu sebelumnya arah koalisi seperti secara otomatis ke kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Pada waktu itu variabel elektabilitas memegang peranan penting. Dinamika koalisi tidak terlepas dari ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold).

Undang-Undang telah mengatur bahwa pasangan calon presiden harus diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau total perolehan suaranya dalam pemilu legislatif mencapai 25 persen. Dengan demikian diperkirakan pada Pemilu 2024 akan terbentuk maksimal 4 koalisi. Jika hanya terbentuk 2 koalisi pilpres akan berlangsung satu putaran sementara jika terdapat 4 koalisi akan berlangsung 2 putaran.

Kemungkinan koalisi yang terbentuk kubu PDI Perjuangan yang hingga kini belum jelas menggandeng siapa mitra koalisinya. Namun beberapa waktu lalu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap berkoalisi dengan siapa saja asal tidak dengan PKS dan Partai Demokrat. Selain kubu PDIP dimungkinkan muncul Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah mendeklarasikan diri yakni PPP, Golkar dan PAN.

Kemudian kubu Gerindra dan PKB. Lalu kubu ke empat yakni Nasional Demokrat (Nasdem) bersama PKS dan Demokrat. Saat ini nama yang berada di papan atas elektabilitas memang baru Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Karena itu capres-cawapres akan berpasangan dengan siapa sama sekali belum tergambarkan. Jika mengikuti pola elektabilitas sekarang bisa jadi kubu PDIP memunculkan nama Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.

Kubu Gerindra-PKB memunculkan nama Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar, sementara KIB nama Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan dan kubu Nasdem, PKS, Demokrat bisa Surya Paloh berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau Salim Segaf Al Jufri dari PKS. Itu kalau capres-cawapres diambil dari unsur partai. Namun ada sejumlah sosok yang layak jual dari unsur non partai atau profesional seperti Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Namun demikian dengan dinamika koalisi yang sangat cair masing-masing partai sampai saat ini posisinya masih wait and see alias saling menunggu. Masing-masing juga tidak ada alasan kuat mengapa harus berkoalisi dengan partai tertentu. Belajar dari 2014 dan 2019 tak ada halangan bagi partai-partai untuk membangun kerjasama. Yang jelas-jelas menyatakan ada halangan hanyalah PDIP yang enggan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

Karena itu kemungkinan bahwa partai masih akan terus berubah pun masih terbuka sangat lebar. Karena batas pendaftaran dan lamanya tahun politik ditengarai menjadi penyebab pilihan koalisi tidak segera tergambarkan. Waktu yang lama yakni satu setengah tahun dipergunakan untuk saling menjajagi hingga terbentuk koalisi definitif.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved