Tajuk

Ujian Verifikasi Parpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan hasil verifikasi faktual pada 14 September 2022 mendatang.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/stanislaus Senne
Proses Verifikasi Administrasi Parpol oleh KPU Tapin, Selasa (23/8/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - TAHAPAN Pemilihan Umum (Pemilu) memasuki babak verifikasi administrasi untuk partai politik (Parpol) pesertanya 2 Agustus hingga 11 September 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan hasil verifikasi faktual pada 14 September 2022 mendatang.

Verifikasi menjadi sarana untuk menyaring Parpol peserta Pemilu, apakah layak lolos secara administrasi.

Bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu, verifikasi parpol jelas sangat penting.

Sebab, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik pesertanya harus ditetapkan lolos verifikasi.

Setelah lolos, kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu.

Verifikasi merupakan langkah wajib yang harus dilakukan KPU.

Sebab, partai politik bersifat dinamis.

Pentingnya verifikasi juga akan menjawab persoalan data keanggotaan partai politik.

Tidak mungkin data yang sama pada lima atau sepuluh tahun lalu digunakan lagi, kemudian diajukan parpol ke KPU.
Sebaliknya, KPU tidak asal terima data dan persyaratan yang didaftarkan parpol.

Azas keadilan pun diterapkan pada verifikasi ini setelah ada gugatan Partai Islam Aman dan Damai (IDAMAN) pada tahun 2018 lalu dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK mengabulkan sebagian uji materi aturan verifikasi parpol yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Implikasinya, semua partai, tidak terkecuali partai lama maupun baru harus mengikuti proses verifikasi oleh KPU.

Namun, walaupun Indonesia sudah beberapa kali menggelar Pemilu yang demokratis pascatumbangnya Orde Baru, namun persoalan yang nyaris sama selalu ditemukan saat verifikasi.

Menurut KPU, masalah itu meliputi parpol tidak menginput data petugas penghubung di laman system informasi parpol (Sipol) KPU.

Ada pula KTP anggota Parpol tidak diinput dalam Sipol.

SK kepengurusan Parpol tidak sesuai dengan wilayah pengajuan.

Temuan data anggota Parpol yang ganda.

KTP anggota Parpol yang diunggah tidak sesuai dengan domisili asalnya.

Terakhir, parpol tidak mengisi alamat kantor.

Tentu tidak semua parpol, dan faktor human error juga pasti ada.

Pada proses verifikasi administrasi, ada peluang pelanggaran administrasi.

Selain itu, potensi pelanggaran sengketa dapat terjadi.

Oleh karena itu, peran Bawaslu menjadi sangat penting.

Demikian pula, tuntutan agar KPU bekerja keras dan cerdas serta cermat merupakan hal yang wajar.

Kredibilitas KPU dan profesionalitas dalam bekerja, menjadi taruhannya.

KPU harus benar-benar ‘menjaga diri’ membentengi dari hal-hal negatif yang bisa menurunkan marwahnya sebagai penyelenggara pemilu yang terpercaya.

Verifikasi partai politik menjadi ujian pertama KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved