Berita Banjarmasin

Diduga Selewengkan Dana Pilkada, Oknum Bendahara Bawaslu Banjar Disidang di Tipikor Banjarmasin

Oknum Bendahara Pengeluaran Bawaslu Banjar, duduk di kursi pesakitan karena diduga korupsi menyelewengkan dana anggaran Bawaslu.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Oknum bendahara Bawaslu Banjar, Saupiah yang jadi terdakwa perkara korupsi penyelewengan dana anggaran Pilkada Banjar Tahun 2020 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski dari aspek pelaksanaan pemilihan sudah tuntas, namun penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2020 lalu rupanya menyisakan persoalan hukum.

Lebih spesifik yakni soal pelaksanaan keuangan pada salah satu penyelenggara Pilkada Banjar yakni Bawaslu Kabupaten Banjar.

Oknum Bendahara Pengeluaran Bawaslu Banjar, Saupiah kini duduk di kursi pesakitan karena diduga korupsi menyelewengkan dana anggaran Bawaslu Banjar pada Pilkada Banjar Tahun 2020 senilai Rp 1,3 miliar lebih.

Saupiah berstatus terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak bersama dua Anggota Majelis, Ahmad Gawi dan Arief Winarno, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Ditetapkan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Disporpar, ASN HSS Ini Merasa Jadi Korban

Baca juga: Dua Kasus Tipikor di Tapin Memasuki Tahap Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Ia yang hadir secara virtual dari Lapas Perempuan Martapura didampingi penasihat hukumnya, Ernawati dan Arbain.

Pada persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum, Setyo Wahyu menghadirkan satu saksi yakni Mantan Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, Abdullah Fathar.

Ia dimintai kesaksiannya terkait mekanisme penyaluran dan besaran dana yang dialokasikan oleh Pemkab Banjar untuk Bawaslu Banjar Tahun 2020.

Dari penjelasan saksi, diketahui Bawaslu Banjar menerima hibah khusus dari Pemkab Banjar senilai kurang lebih Rp 16 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Banjar Tahun 2020 lalu.

"Dana itu dianggarkan Pemkab berasal dari APBN melalui dana alokasi umum (DAU) untuk Bawaslu Kabupaten Banjar, sifatnya dana hibah khusus," kata saksi Abdullah.

Nilai besaran anggaran itu kata dia disusun dan diajukan sendiri oleh Bawaslu Banjar kepada Pemkab melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar.

Setelah melalui proses-proses evaluasi, usulan tersebut disetujui dan dilakukan pencairan bertahap dalam dua kali pencairan.

Pertama sebesar Rp 6 miliar dan sisanya pada pencairan kedua.

Setelah dana dihibahkan, seluruh pengelolaan dana tersebut kata dia sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Banjar.

Atas kesaksian Abdullah, terdakwa tak menyatakan bantahan atau sanggahan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved