DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Setujui Empat Raperda Jadi Perda, Gubernur H Sahbirin Noor Sampaikan Harapan Ini

DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi perda

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
Humas DPRD Kalsel
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menandatangani berita acara persetujuan empat rapeda pada rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (14/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) menjadi perda.

Keempat raperda tersebut yakni tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel menjadi PT BPD Kalsel (Perseroda) dan Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT BPD Kalsel.

“Dengan persetujuan ini empat Raperda tersebut bisa di proses lebih lanjut menjadi Perda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (14/9/2022).

Sahbirin menginginkan, dari empat Perda nantinya bisa membawa manfaat dalam menyejahterakan masyarakat di Kalsel.

Sahbirin pun menyampaikan, dengan ditetapkannya kebijakan daerah melalui Perda tentang Kerja Sama Daerah mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Lanjut Sahbirin, Perda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatam potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan.

“Kemudian, Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT BPD Kalsel menjadi PT BPD Kalsel untuk menambah pendapatan daerah karena dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar melalui penerbitan saham maupun obligasi,” ungkap Sahbirin.

Dilanjutkan Sahbirin, Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT BPD Kalsel dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel.

Sahbirin menyebutkan, berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang menentukan bahwa bank umum wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024. 

persetujuan empat raperda di dprda kalsel
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK serta unsur pimpinan Dewan pada rapat paripurna persetujuan empat raperda di DPRD Kalsel , Rabu (14/9/2022).

“Maka dari itu, Raperda ini sebagai upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing bagi PT BPD Kalsel agar mampu menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk serta layanan berbasis teknologi yang mampu menjawab tantangan ekonomi global serta

bisa mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Sahbirin.

Sementara ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengaku mengapresiasi atas dukungan dari Gubernur Kalsel.

"Kita terus bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk memajukan Kalimantan Selatan," ujarnya.(AOL/*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved