Berita Banjarmasin

Gugatan Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Pemko Banjarmasin Tunjuk Dosen ULM di Sidang MK RI

Pemko Banjarmasin tunjuk Dr Ichsan Anwary yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas ULM terkait gugatan pemindahan Ibu Kota Kalsel

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
YOUTUBE MAHKAMAH KONSTITUSI
Sidang lanjutan sengketa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi, Selasa (13/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang lanjutan sengketa pemindahan Ibu Kota Kalsel  dari Banjarmasin ke Banjarbaru, seiring terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 dijadwalkan kembali bergulir Senin (19/9/2022) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Agenda pada sidang yang dilaksanakan secara virtual tersebut, yakni mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta dari pemohon dengan nomor perkara 60 yang notebene adalah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Menariknya untuk keterangan ahli yang akan diajukkan nantinya, adalah Dr Ichsan Anwary yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Dan Ichsan Anwary sendiri pada sidang sebelumnya yakni Selasa (13/9/2022) sudah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim.

Baca juga: Sidang Lanjutan Sengketa Perpindahan Ibu Kota Kalsel, Ahli dan Saksi Beberkan Ini

Baca juga: Sidang Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK RI Ditunda, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Kadin dan Forkot

Pasalnya Ichsan Anwary tidak lain ahli yang memberikan keterangan, oleh pemohon perkara nomor 58 dan 59 alias dari Forum Kota (Forkot) dan juga Kadin Banjarmasin.

"Kami tetap mengajukkan Dr Ichsan Anwary, yang merupakan akademisi dari ULM," ujar Kuasa Hukum Pemko Banjarmasin, Dr Lukman Fadlun.

Lukman Fadlun menambahkan bukan tanpa alasan pihaknya mengajukkan Ichsan Anwary sebagai pemberi keterangan nantinya.

"Karena beliau ahli Hukum Tatanegara," jelasnya.

Pada persidangan nanti, Lukman Fadlun membeberkan bahwa Ichsan Anwary pun akan mengungkap apakah proses terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2022 menyalahi aturan atau malah sebaliknya.

"Jadi nantinya keterangan ahli yang akan mengungkap. Apakah cacat atau tidak. Termasuk juga akan mengungkapkan kerugian konstitusional warga Banjarmasin," katanya.

Disinggung mengenai ahli yang diajukkan juga diajukkan oleh pemohon dengan nomor perkara 58 dan 59, Lukman Fadlun pun mengatakan bukanlah masalah.

"Karena beda nomor perkaranya, jadi tidak masalah," jelasnya.

Sementara ditanya mengenai saksi fakta yang akan diajukkan nantinya, Lukman Fadlun mengatakan adalah Drs Ahmad Barji, yang merupakan kolomnis di salah satu media.

"Saksi fakta ini nantinya akan mengungkap apakah benar atau tidak dari DPR RI dan Pemerintah Pusat menggali aspirasi dari masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Anggota DPR Rifqinizamy Optimistis Judicial Review Pemindahan Ibu Kota Kalsel Ditolak MK

Selain dari Pemko Banjarmasin, pihak terkait yakni dari Pemko Banjarbaru juga akan mengajukkan keterangan ahli dan saksi fakta.

Putusan terkait gugatan judicial review UU Nomor 8 Tahun 2022 ini sendiri dijadwalkan paling lambat sudah diputus oleh MK RI pada 11 Oktober 2022.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved