Tajuk

Pertimbangkan Anggaran

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, berikut simak tentang Inpres ini

Editor: Irfani Rahman
PT PLN Persero UIW KSKT
Bupati Kotabaru, H. Sayed Jafar Alaydrus,S.H menjajal mobil listrik, Rabu (1/6/2022).IPresiden Joko Widodo baru-baru ini keluarkan nstruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 

BANJARMASINPOST.CO.ID -PADA Rabu (14/9/2022), Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan Kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

Ujung dari inpers itu menggunakan anggaran, dan keberadaan Inpres ini akan memboroskan anggaran. Karena akan banyak uang rakyat yang dipakai untuk membeli kendaraan listrik yang harganya pasti tidak murah. Data dari berbagai sumber, harga mobil listrik saat ini masih tergolong mahal, di mana kendaraan termurah dibanderol Rp 600 juta. Selain harganya mahal, harga suku cadang mobil listrik juga masih sangat mahal. Harga baterainya saja mencapai 30-40 persen harga jual kendaraan. Belum lagi biaya perawatannya.

Sebaiknya dalam kondisi yang masih sulit ini, pemerintah mengoptimal kendaraan dinas yang sudah ada. Abaikan sementara semangat membeli kendaraan listrik. Kalau tetap ngotot membeli kendaraan listrik, maka memancing berbagai pertanyaan. Mobil dinas yang lama mau diapakan? Kalau masih dipakai, uang BBM siapa yang mengadakan? Ujung-ujungnya rakyat lagi yang menanggungnya.

Pascadicabut subsidi BBM jangan ada lagi kebijakan yang memberatkan kehidupan rakyat. Pencabutan subsidi BBM ini sangat merugikan masyarakat, khusus masyarakat miskin. Mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli BBM. Untuk membeli satu liter pertalite harus mengeluarkan uang Rp10.000 yang sebelumnya Rp 7.650. Untuk menbeli satu liter solar harus mengeluarkan uangan Rp 6.800 per liter yang sebelum Rp 5.150.

Masyarakat miskin juga merasakan dampak turunan dari naiknya harga BBM, seperti naiknya harga sembako. Memang pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Namun nilainya sangat kecil yakni Rp 150 ribu per bulan dan BLT BBM ini selama 4 bulan. Kalau hitung secara matematika, uang Rp 150 ribu per bulan itu bagi 30 hari maka nilai hanya Rp 5.000 per harinya. Di zaman sekarang ini uang Rp 5.000 per hari cukup beli apa? Ya begitulah nasib masyarakat miskin, selalu kebagian yang tidak enaknya. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved