Berita HST

Terdampak Kenaikkan Harga BBM, Angkutan Sampah di HST Terpaksa Gunakan Anggaran Tak Terduga

Biaya operasional angkutan sampah kota Barabai di Kabupaten HST melonjak. Apalagi, mobil milik pemerintah dilarang menggunakan BBM bersubsidi

Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/hanani
Aktifitas pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Telang, Kecamatan Batangalai Utara, HST Kalsel, Minggu (18/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi tak hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga pemerintah daerah.

AKibat kenaikan tersebut, biaya operasional angkutan sampah kota Barabai di Kabupaten HST melonjak. Apalagi, mobil milik pemerintah dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Sebanyak 20 armada angkutan sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menggunakan dexlite yang harganya Rp 17.100 per liter.

Tiap hari mengangkut sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Telang Kecamatan Batangalai Utara.

“Itu baru truk dan arm roll. Masih ada pikap dan tossa dan mobil PJU, dan tiga unit alat berat di TPA. Tiap hari angkutan sampah ke TPA, PPS maupun alat berat tersebut operasional. Alat berat untuk meratakan timbunan sampah yang baru diangkut. Karena kegiatan ini sangat penting dalam mengelola sampah, mau tak mau anggarannya ditambah,”kata Sekda HST H Muhammad Yani kepada banjarmasinpost.co.id.

Baca juga: Harga BBM Naik, Bus Trans Banjarmasin Tetap Gratis Hingga Akhir 2022

Baca juga: Terdampak Kenaikan Harga BBM, Kini Semen di Banjarmasin Capai Rp 78 Ribu Per Sak

Sebelum kenaikan  harga BBM terjadi beberapa kali, total operasionalnya Rp 100 juta-an per bulan.

Awalnya harganya Rp 9000-an per liter. Adapun anggaran operasional untuk BBM pada 2022 sekitar Rp 1 miiar.

Setelah kenaikan harga BBM, penambahan 250.000.000, menjadi 1,250.000.000 untuk empat bulan kedepan. Dananya, sebut Sekda diambil dari pos anggaran tak terduga.

Baca juga: Terbang ke Jakarta, DPRD Kalsel Serahkan Surat Penolakan Kenaikan BBM ke Sekretariat Negara RI

“Seandainya boleh membeli solar, lumayan menghemat anggaran. Tapi harus pakai non subsidi,”kata Sekda lagi.

Mengenai operasional mobil dinas pejabat Pemkab HST, tidak ada penambahan anggaran. Ada efesiensi dan kalaupun dibutuhkan perjalanan dinas diambil dari pengurangan dana-dana lain. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

 

 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved