Berita Banjarmasin

Tolak Kenaikan Harga BBM, Dua Ribu Buruh Bakal Kepung Gedung DPRD Kalsel

Dua ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat
Ilustrasi-BEM se-Kalsel bersiap menggelar aksi penolakan kenaikan BBM Bersubsidi, Senin (12/9/2022). Aksi serupa juga akan dilakukan para buruh. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekitar dua  ribu buruh bakal mengepung Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (21/9/2022) besok.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam aksi nanti, massa menargetkan bertemu langsung dengan Pimpinan DPRD Kalsel, khususnya Ketua Supian HK.

Mereka menuntut agar DPRD Kalsel membuat surat pernyataan sikap ke Presiden Joko Widodo. Yang mana, isinya sesuai dengan permintaan kaum buruh di Banua.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi, Ribuan Buruh di Kalsel Pastikan Unjuk Rasa

Baca juga: Demo Kenaikan Harga BBM : Hari Ini Buruh Serbu DPR RI, Ancam Mogok Nasional

“Aksi akan bergelombang, jika tidak dipenuhi, kami akan terus aksi setiap bulan,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, Selasa (20/9/2022).

Di sisi lain, pihaknya juga tegas menolak pemberian bantuan subsidi upah (BSU) yang dicanangkan pemerintah sebagai ganti dari kenaikan harga BBM.

Sebab menurut Yoeyoen, tidak semua pekerja mendapat bantuan tersebut. Pemerintah hanya memberikan Rp 600 ribu itu ke pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Mendingan tidak dapat bansos, tapi harga BBM tidak naik,” tegasnya.

Baca juga: Pasca Harga BBM Bersubsidi Naik, Tarif Angkutan L300 di Kalsel Naik, Berikut Daftarnya

Pada aksi nanti, buruh juga menuntut DPRD Kalsel menolak dan mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mereka turut menuntut agar upah minimum provinsi (UMP) Kalsel tahun 2023 naik 13 sampai 15 persen.

“Terakhir, kami mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pangan,” pungkas Yoeyoen. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved